Tanggapi Video Viral Pj Gubernur Jateng, Bambang Pacul Ingatkan Semua Aparat Negara Harus Netral

NYALANUSANTARA, Semarang- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto mengingatkan seorang pejabat negara pertama kali disumpah untuk menajalanakan perundang-undangan selurus-lurusnya. Ia menyampaikan hal itu disela nonton bareng (nobar) debat calon wakil presiden di Panti Marhaen, Kota Semarang, Jumat (22/12/2023).

"Kita berbangsa dan bernegara itu diatur dengan konstitusi, diturunkan dalam undang-undang. Jadi setiap pejabat negara pertama kali disumpah akan menjalankan peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya. Nggak ada yang ngga di sumpah seperti itu, siapapun yang menjadi pejabat negara," tegas Bambang Wuryanto.

"Akan di sumpah dengan bahasa, atas nama Tuhan atau Allah, sesuai agamanya masing-masing. Dan akan menjalankan peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya ngga boleh dibengkokkan," sambungnya.

Bambang Pacul mengingatkan eksekutif, ASN, dan penegak hukum, semuanya harus netral. "Misalnya soal Pemilu, bahwa yang namanya eksekutif, ASN semua, termasuk penegak hukum itu semuanya harus netral. Itu clear, tidak boleh berpihak. Jadi bila ada Pj yang berpihak kepada paslon atau partai yang ikut bertanding dalam pemilu, maka yang bersangkutan adalah tidak benar secara peraturan perundang-undangan," tandasnya.

Hal itu disampaikan Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul menanggapi video viral Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana yang turut hadir menyambut kedatangan calon presiden pasangan 02 Prabowo Subianto belum lama ini di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Menurutnya bila ada yang melakukan itu, maka harus diingatkan sebab hal itu bakal menolong yang bersangkutan. "Bambang Pacul melakukan pelanggaran perundang-undangan maka ingatkan, supaya saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar saya tidak melanggar sumpah saya. Itu artinya dikau berbuat baik, dalam konstruksi berbangsa dan bernegara anda berbuat baik" ucapnya memberi ilustrasi.

Ketua Bappilu DPP PDI Perjuangan itu menambahkan harus ada yang membuat laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hal itu, Ia menyatakan Bawaslu atau pelapor jangan takut. "Bawaslu atau pelapor itu sedang berbuat baik untuk bangsa dan bernegara, mengingatkan kepada orang yang melanggar sumpahnya," ujarnya.

Sebelumnya Pj Gubernur Jawa Tengah mengakui saat itu dirinya bertemu prabowo pada 9 Desember 2023 di Lanumad A Yani Semarang. Menurutnya penjemputan dan penyambutan adalah hal yang wajar. Kegiatan ini sebagai bentuk protokoler. "Ini juga kami lakukan kepada menteri dan kepala lembaga, presiden dan wakil presiden. Ini Protokoler dan kami sambut dengan baik," ujarnya.

Nana menegaskan dirinya hanya sebatas menjemput, tidak mengikuti kegiatan lanjutan. Sebab, sebagai kepala daerah, dirinya harus netral di pemilu 2024. "Hanya sebatas menjemput. Ndak ikut kegiatan lanjutan," tandas dia.

Menanggapi jawaban Pj Gubernur Jateng yang melakukan tugasnya dalam rangka menyambut Menteri Pertahanan, Bambang Pacul mengatakan kalau secara protoler menyambut menteri boleh. "Tapi, ngga bisa karena menterinya tidak bertugas ebagai menteri. Kan dia sedang bertugas sebagai paslon, itu ngga boleh begitu. Masak hal itu harus kita ajari, ngga lah. Itu kan berkelit yang tidak tepat," katanya.

"Hari ini orang republik ini kurang mengaku salah. Sudah salah ya sudah mengaku oh ya aku lupa. Orang republik ini, pasti menerima kok," tutupnya.