Pemprov Jateng Siapkan Komisaris Kompeten Guna Tingkatkan Tata Kelola PT BPR BKK

NYALANUSANTARA, Semarang– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PT BPR BKK). Langkah strategis yang diambil adalah menyiapkan komisaris-komisaris berkompeten untuk mengisi jabatan pengawasan yang kosong.  

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa banyak posisi komisaris, terutama komisaris utama, di PT BPR BKK yang masih kosong. Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemprov Jateng merasa bertanggung jawab untuk menghadirkan figur-figur profesional guna mengisi kekosongan tersebut.  

“Kami menyiapkan teman-teman dari Pemprov Jateng untuk berkontribusi di BPR BKK. Untuk itu, kami melaksanakan *capacity building* dan assessment dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar kompetensi calon komisaris sesuai dengan kebutuhan,” ujar Sumarno dalam acara Bimbingan Teknis Best Practice Pengawasan PT BPR BKK di Hotel Front One HK Resort, Semarang, Senin (18/11/2024).  

Menurutnya, peningkatan kompetensi ini sangat penting sebagai bekal bagi komisaris untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka secara optimal. “Fungsi komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat agar tata kelola lembaga berjalan dengan baik,” tambahnya.  

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BPR BKK diharapkan mampu mendukung program pemerintah daerah serta berkontribusi dalam penguatan ekonomi. Oleh karena itu, Sumarno menegaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk mencapai visi dan misi tersebut.  

“BPR BKK di Jawa Tengah harus terus maju. Kemajuan ini diharapkan tidak hanya mendukung ekonomi daerah tetapi juga memberikan deviden bagi Pemprov Jateng,” jelasnya.  

Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Agus Prastusio, menyampaikan bahwa ada 14 PT BPR BKK yang mengalami kekosongan jabatan komisaris utama. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov telah mengadakan proses seleksi dan rapat umum pemegang saham (RUPS). Para calon komisaris yang terpilih juga telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh OJK.  
 
Secara keseluruhan, kinerja 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah menunjukkan hasil yang cukup baik hingga Juni 2024. Agus memaparkan beberapa indikator keberhasilan, antara lain Aset mencapai Rp12,5 triliun, dana masyarakat sebesar Rp10,5 triliun, kredit yang disalurkan mencapai Rp8,9 triliun, pendapatan sebesar Rp774,2 miliar, dan laba sebelum pajak sebesar Rp111,6 miliar.  

“Capaian ini terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Agus.  

Dengan upaya penataan komisaris yang lebih kompeten dan penguatan tata kelola, PT BPR BKK diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mendukung ekonomi daerah dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat serta pemerintah daerah.