Prabowo Janjikan Reformasi Ketenagakerjaan, Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh

Prabowo Janjikan Reformasi Ketenagakerjaan, Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh

NYALANUSATARA, JAKARTA- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

Prabowo menyampaikan bahwa dewan ini akan terdiri dari tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan bertugas memberi masukan langsung kepada Presiden terkait kebijakan dan peraturan yang masih dirasa belum berpihak pada pekerja.

Sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi buruh, Presiden juga menyatakan dukungan terhadap penghapusan sistem outsourcing. Ia menegaskan bahwa transisi menuju sistem kerja yang lebih adil harus dilakukan secara bertahap dan dengan mempertimbangkan keberlangsungan investasi agar tidak mengganggu lapangan kerja yang tersedia.

“Kita ingin menghapus outsourcing, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan kepentingan para investor. Tanpa mereka, pabrik-pabrik bisa tutup dan kalian kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Di samping itu, Presiden juga mengumumkan pembentukan Satuan Tugas PHK guna mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara semena-mena. Ia turut mendorong percepatan pembahasan dua rancangan undang-undang penting: RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Pekerja Laut dan Perikanan.

Prabowo menekankan bahwa negara harus hadir jika terdapat ketidakadilan terhadap buruh. “Negara tidak akan tinggal diam. Bila perlu, negara akan turun langsung,” katanya dengan tegas.

Pernyataan Presiden ini disambut baik oleh para pemimpin serikat buruh, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang hadir langsung dalam peringatan May Day tersebut.


Editor: Lulu

Terkait

Komentar

Terkini