Regional

Pemprov Jateng Alokasikan Dana Hibah Sebesar Rp125,2 Miliar untuk 1.248 Ormas

Karso Aji
20 Mei 2025

NYALAUSANTARA, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp125,2 miliar pada tahun 2025, untuk 1.248 organisasi masyarakat (ormas) di wilayahnya.

Hingga medio Mei 2025, telah tersalurkan sebanyak 44,32% lebih atau sekitar Rp55,5 miliar kepada 567 ormas.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengingatkan seluruh organisasi kemasyarakatan penerima dana hibah, untuk menggunakannya secara bertanggung jawab dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Jangan sampai hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Taj Yasin saat acara Pemantapan Integritas dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Hibah Bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Selasa, 20 Mei 2025.

Dikatakan dia, dana hibah ini merupakan bagian dari APBD yang setiap tahun dialokasikan untuk ormas di Jateng.

Sebab, lanjut dia, pembangunan di Jateng tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Untuk itu, ormas dinilai sebagai mitra penting, terutama dalam menjaga kerukunan umat beragama, antar suku, serta menjaga suasana yang aman dan damai.

“Sampai saat ini tercatat ada 20.044 ormas berbadan hukum di Jawa Tengah yang telah didaftarkan di Kesbangpol. Terima kasih kepada yang sudah terdata, sehingga kita bisa menyalurkan bantuan ini,” ujarnya.

Ia berharap, ormas menjadi bagian dari kekuatan sosial-politik yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sekaligus menjadi corong pemerintah dalam menyosialisasikan program-program yang ada.

“Ormas bisa mengkritisi pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kami ingin ormas di Jateng menjadi organisasi yang sehat, mulai dari bidang pendidikan, disabilitas, perempuan, hingga ekonomi,” tambahnya.

Sosok yang akrab disapa Gus Yasin ini juga berharap, hibah yang diberikan dapat digunakan untuk membantu Pemprov dalam mengimplementasikan program lain yang menyasar langsung ke masyarakat. Seperti program Kecamatan Berdaya yang di dalamnya terdapat pelatihan paralegal dan pendampingan sosial lainnya.