Bupati Semarang Ingatkan OPD Percepat Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2024

NYALANUSANTARA, Ungaran - Bupati Semarang H Ngesti Nugraha hari ini mengingatkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penanganan stunting seiring dengan memasuki tahun anggaran 2024. 

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama, sejalan dengan berbagai program kegiatan fisik, termasuk pembangunan infrastruktur jalan.

Menurut Bupati Ngesti, kedua aspek tersebut harus dilaksanakan pada triwulan awal tahun ini agar laju peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan baik dan tidak menjadi beban anggaran di akhir tahun. 

Pernyataan ini disampaikan saat penandatanganan pakta integritas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 oleh lima OPD di aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jl Ki Sarino Mangunpranoto, Ungaran, pada Rabu (3/1/2024) siang.

Pakta integritas tersebut ditandatangani oleh pejabat struktural dan fungsional di DPU, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Acara tersebut juga dihadiri oleh kepala Dinas, Badan, dan Satuan terkait.

Sebelumnya, Bupati Ngesti juga menyaksikan penandatanganan pakta integritas pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Djarot Supriyoto.

Bupati menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang sangat serius dalam menekan potensi angka kasus stunting untuk menciptakan mutu SDM yang unggul di masa mendatang. 

Dengan bangga, Bupati mengungkapkan bahwa penanganan kasus stunting di tahun 2023 sangat memuaskan, dan Kabupaten Semarang kini menduduki peringkat kedua jumlah kasus terendah di Jawa Tengah, meningkat dari posisi sebelumnya yang berada di peringkat ketiga.

"Diharapkan angka stunting akan terus dapat ditekan pada tahun ini. Peran dan fungsi posyandu harus terus ditingkatkan mutunya agar tidak muncul kasus stunting baru," tegas Bupati.

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (BKUD), pagu belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) mencapai Rp15,364 miliar, sedangkan pagu belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp266,099 miliar. 

Editor: Admin