Pimpinan Legislatif Apresiasi Kinerja Wali Kota Semarang, Dinilai Berdampak Nyata

NYALANUSANTARA, Semarang – Suharsono, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Wali Kota Semarang dalam 100 hari pertamanya menjabat. Program-program prioritas seperti penanganan sampah, perbaikan infrastruktur, dan pemberian beasiswa dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Salah satu program yang disorot positif adalah “Semarang Bersih”, yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dalam mengelola persoalan sampah dari hulu ke hilir. Penanganan cepat terhadap keluhan warga serta pembenahan sarana dan prasarana persampahan dianggap menjadi langkah awal yang baik. Pemerintah Kota juga mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Semarang untuk menjadi agen perubahan dengan memilah sampah dari rumah masing-masing dan di tingkat RT.

“Keteladanan ASN ini diharapkan bisa menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri,” ujar Suharsono, Sabtu (7/6). 

Selain itu, respons cepat dalam penanganan infrastruktur, seperti perbaikan jalan berlubang dan upaya penanggulangan banjir, mendapat perhatian positif dari warga. Komitmen tersebut dinilai perlu terus ditingkatkan agar pelayanan dasar kepada masyarakat semakin optimal.

Program prioritas lainnya yang turut diapresiasi adalah pemberian beasiswa kepada lebih dari 4.500 warga kurang mampu. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk nyata perhatian Pemerintah Kota terhadap akses pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan perbaikan yang disampaikan masyarakat. Di antaranya adalah masih ditemukannya armada Trans Semarang yang mengeluarkan asap hitam pekat, yang dinilai mencemari lingkungan dan mengurangi kenyamanan pengguna layanan. Warga juga mendorong Pemkot untuk lebih mengoptimalkan aset-aset yang telah dibangun, seperti Jembatan Kaca Tinjomoyo, agar tidak terbengkalai dan dapat memberikan nilai tambah bagi pariwisata dan ekonomi lokal.

Sebagai usulan konstruktif, masyarakat mendorong Pemkot untuk menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di tingkat kota. Ajang tersebut dinilai dapat memicu inovasi dan kreativitas dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan publik.

Editor: Lulu