Regional

Legislatif Kota Semarang Dorong Adanya Solusi Humanis untuk Masalah PKL Jalan Simpang

Dian Fitria
07 Juni 2025

NYALANUSANTARA, Semarang – Komisi B DPRD Kota Semarang menerima audiensi dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Jalan Simpang atau Belakang Lawang Sewu. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari proses panjang sejak tahun 2021, ketika para PKL pertama kali diminta untuk direlokasi oleh pemerintah kota.

Ketua Komisi B dari Fraksi PKS, Joko Widodo, menjelaskan bahwa audiensi tersebut menyoroti persoalan utama, yakni ketidaksiapan PKL untuk direlokasi ke lokasi baru yang dianggap kurang strategis dan sepi pengunjung.

“Sebenarnya sudah difasilitasi Komisi B sejak 2023 untuk diberikan waktu agar mereka siap untuk direlokasi, tetapi sampai sekarang belum ada kesepakatan karena lokasi baru dianggap tidak ramai,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/6).

Joko menegaskan bahwa PKL sudah menerima surat peringatan dan dijadwalkan harus pindah pada 31 Mei. Namun, Komisi B berusaha agar proses relokasi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak.

“Kami sebagai wakil rakyat ingin ada solusi yang humanis. Ketika mereka dipindah, seharusnya tempat barunya bisa diterima oleh para pedagang,” katanya.

Joko mendorong dua opsi solusi, relokasi ke tempat yang layak dan ramai, atau mengizinkan PKL tetap di lokasi lama dengan syarat tidak menempati lahan secara permanen.

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Wali Kota karena legalitas penggunaan lahan mengacu pada SK Wali Kota.

“Prinsipnya kami mengupayakan advokasi dan meminta Ibu Wali Kota untuk mempertimbangkan penerbitan SK baru yang mengatur keberadaan PKL. Selain itu, kami juga meminta OPD terkait dan Satpol PP untuk menunda pembongkaran sambil mencari solusi terbaik,” pungkas Joko.

Komisi B berharap PKL tetap kooperatif demi terciptanya win-win solution antara pedagang dan Pemkot Semarang.

Editor: Lulu