Legislator PKS di Semarang Berkomitmen Lindungi WNI Eks Migran yang Jadi Korban Kekerasan

NYALANUSANTARA, Semarang -- Siti Roika, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang menunjukkan komitmennya terhadap warga negara eks migran korban tindak kekerasan. Hal itu disampaikan dalam agenda Forum Group Discussion (FGD) bertema "FASILITASI WARGA NEGARA EKS MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN" yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bersama perwakilan masyarakat dari lembaga sosial dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Gedung Oudetrap, Kota Lama Semarang.

Dalam kesempatan itu, Wanita yang akrab Ika dan berasal dari Partai Keadilan Sejahtera/ PKS ini mengajak masyarakat bekerja sama dengan Dinas Sosial dan mengimbau mereka yang aktif di lembaga sosial serta LAZ untuk turut serta membantu WNI eks migran yang membutuhkan pertolongan.

"Apabila proses yang dilakukan para WNI untuk bekerja di luar negeri dilakukan secara legal, insyaallah tidak akan ada masalah di kemudian hari dan pemerintah juga dapat memberikan perlindungan secara optimal," ujar Ika, dalam keterangan tertulis, Sabtu 21 Juni 2025.

Ika juga mengungkapkan bahwa selain Dinas Sosial, DPRD memiliki tiga peran strategis dalam mendukung pemulihan eks migran korban kekerasan.

"Kami memiliki kewenangan dalam penganggaran, pembuatan kebijakan, dan advokasi yang berpihak pada korban," jelasnya.

Melalui fungsi penganggaran, DPRD dapat mendorong alokasi dana yang optimal untuk program fasilitasi bagi korban. Dalam pembuatan kebijakan, DPRD diharapkan mampu melahirkan regulasi yang meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan. Tak kalah penting, advokasi dilakukan untuk memastikan suara korban didengar dan kebutuhan mereka terpenuhi.

Tujuan utama peran DPRD ini mencakup perlindungan hak-hak korban, peningkatan kualitas fasilitasi, dan optimalisasi anggaran. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama demi memastikan kepentingan korban terakomodasi secara maksimal.

Keterlibatan aktif DPRD Kota Semarang ini menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan keadilan dan pemulihan bagi warga negara eks migran yang mengalami kekerasan di luar negeri.