Jateng Masih Butuh 2.418 Unit Dapur SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis

NYALANUSANTARA, SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah (Jateng) masih membutuhkan sebanyak 2.418 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab, dari 2.753 unit SPPG yang dibutuhkan di 35 kabupaten/kota, saat ini yang tersedia baru 335 unit.  

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya mengakselerasi realisasi program MBG, dengan mengoptimalkan peran SPPG di seluruh kabupaten/kota.

Saat ini, kata Luthfi, Jawa Tengah menempati posisi kedua secara nasional dengan total 335 SPPG aktif.

“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG,” tegas Luthfi disela rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah se-Jawa Tengah, di gedung  Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Kamis 31 Juli 2025

Luthfi meminta dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat aktivasi unit-unit yang telah terdaftar.

Sementara itu, realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen atau 953.912 orang dari total potensi penerima lebih dari 9,6 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.

Wilayah dengan capaian SPPG tertinggi antara lain Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sebaliknya, daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih tergolong rendah dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.

Untuk mendukung program ini, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti POLRI dan TNI.

“Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” tegasnya.

Untuk itu, Ahmad Luthfi  mendorong enam langkah strategis: pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah; perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan; pendataan dan validasi sasaran program; pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan; monitoring pasokan bahan baku; serta edukasi gizi dan kampanye anti-pemborosan makanan.

Editor: Lulu