Regional

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Hadiri Raker Perdana dengan DPR, Soroti RAPBN 2026 dan Kinerja Ekonomi

Karso Aji
12 September 2025

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk pertama kalinya menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto. Agenda rapat membahas Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu dalam RAPBN 2026 serta dinamika ekonomi global.

Dalam paparannya, Purbaya menyebut total anggaran Kemenkeu tahun depan mencapai Rp52,16 triliun, mencakup kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan dan belanja negara, perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen.

Ekonomi Global Masih Positif

Menkeu menilai kondisi global tidak seburuk yang dikhawatirkan, ditandai dengan surplus neraca perdagangan Januari–Agustus 2025 sebesar USD29 miliar, naik 52,6% dibanding tahun lalu. Ekspor mencapai USD185,3 miliar (naik 7,8%), sedangkan impor USD156,3 miliar (naik 2,3%). Menurutnya, tren ini menunjukkan ekonomi domestik tetap aktif dan ekspor masih mampu memenuhi permintaan dunia.

Ia menambahkan, capaian positif juga dipengaruhi tarif resiprokal AS yang lebih rendah, perjanjian dagang IEU-CEPA, serta keanggotaan Indonesia di BRICS. Produk andalan ekspor seperti CPO dan besi baja menjadi penopang utama.

Capaian Ekonomi di Era Prabowo

Purbaya menilai dalam 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, kinerja ekonomi dan kebijakan fiskal berjalan baik. Indikator yang ia sebutkan antara lain:

Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12% (yoy)

Inflasi rendah

Rasio utang 39,8%, terendah di antara negara G20

Surplus neraca perdagangan

Defisit APBN 2,78% PDB

Stok beras di atas 4 juta ton

Fokus RAPBN 2026

RAPBN 2026 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan dan energi dengan delapan agenda prioritas:

Ketahanan pangan

Ketahanan energi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pendidikan

Kesehatan

Pembangunan desa dan UMKM

Penguatan pertahanan semesta

Akselerasi investasi dan perdagangan global

Pemerintah juga akan mengoptimalkan pendapatan negara lewat reformasi perpajakan, pembiayaan inovatif, pemanfaatan SAL (sisa anggaran lebih), serta koordinasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan lapangan kerja.

Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menyebut Purbaya bukan sosok asing karena sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.