Kemenkum Jateng-Pemprov Kerjasama Pembinaan Hukum

Ia berharap kerjasama kedua belah pihak akan terus terjalin baik.

"Nantinya kami berharap juga, dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, dengan UPT-UPT kami, bisa berkolaborasi, sering saling bertukar masukan, ide, sehingga pendampingan kita terhadap masyarakat ini lebih dirasakan dan lebih masif lagi," harap Taj Yasin.

Sebagai gambaran, Nota Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang strategis, di antaranya, Penguatan Akses Keadilan, melalui pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan, serta program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Kemudian, Peningkatan Kesadaran Hukum, lewat pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Desa/Kelurahan, serta penyuluhan hukum.

Ada juga, Pemberdayaan aparatur desa dan masyarakat, melalui program Peacemaker Training dan Peacemaker Justice Award bagi kepala desa/lurah, serta pelatihan paralegal bagi perangkat desa, kader PKK, hingga lembaga adat.

Serta, Koordinasi Lintas Sektor, untuk mendukung pembinaan hukum di desa/kelurahan serta fasilitasi regulasi yang mendorong peran aktif pemerintah kabupaten/kota.

Dalam kerja sama ini, Kanwil Kemenkum Jateng akan menyelenggarakan pelatihan paralegal dan juru damai, mengalokasikan dana APBN untuk bantuan hukum, serta menyediakan data terkait pelaksanaan bantuan hukum.

Sedangkan Pemprov Jateng bertanggung jawab memberikan dukungan aksesibilitas bagi paralegal, kepala desa/lurah, serta advokat dalam layanan Posbakum, memfasilitasi pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, serta mendukung pengelolaan JDIH di tingkat desa/kelurahan.

Implementasi kesepakatan ini diharapkan tidak berhenti pada tataran administrasi, melainkan berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan terbentuknya Posbakum Desa/Kelurahan, meningkatnya Desa Sadar Hukum, hingga hadirnya paralegal yang kompeten, akses masyarakat terhadap keadilan akan semakin terbuka.

Di saat yang sama, dilakukan juga audensi antara Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani dengan Wagub Jateng.

Editor: Holy