Kemenkum Jateng-Pemprov Kerjasama Pembinaan Hukum

Kemenkum Jateng-Pemprov Kerjasama Pembinaan Hukum

Ada juga, Pemberdayaan aparatur desa dan masyarakat, melalui program Peacemaker Training dan Peacemaker Justice Award bagi kepala desa/lurah, serta pelatihan paralegal bagi perangkat desa, kader PKK, hingga lembaga adat.

Serta, Koordinasi Lintas Sektor, untuk mendukung pembinaan hukum di desa/kelurahan serta fasilitasi regulasi yang mendorong peran aktif pemerintah kabupaten/kota.

Dalam kerja sama ini, Kanwil Kemenkum Jateng akan menyelenggarakan pelatihan paralegal dan juru damai, mengalokasikan dana APBN untuk bantuan hukum, serta menyediakan data terkait pelaksanaan bantuan hukum.

Sedangkan Pemprov Jateng bertanggung jawab memberikan dukungan aksesibilitas bagi paralegal, kepala desa/lurah, serta advokat dalam layanan Posbakum, memfasilitasi pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, serta mendukung pengelolaan JDIH di tingkat desa/kelurahan.

Implementasi kesepakatan ini diharapkan tidak berhenti pada tataran administrasi, melainkan berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan terbentuknya Posbakum Desa/Kelurahan, meningkatnya Desa Sadar Hukum, hingga hadirnya paralegal yang kompeten, akses masyarakat terhadap keadilan akan semakin terbuka.

Di saat yang sama, dilakukan juga audensi antara Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani dengan Wagub Jateng.

Audensi ini menjajaki peluang kerjasama keduanya, di bidang pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia, dalam ruang lingkup yang diampu oleh Kementerian Hukum.


Editor: Holy

Komentar

Terkini