Eskalasi Konflik AS-Iran Dinilai Ancam Stabilitas Ekonomi Global, Termasuk Indonesia

Fatih Tarusbawa - 02 Maret 2026 - Manca Negara

NYALANUSANTARA, Jambi – Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang meletus pada Sabtu, 28 Februari 2026. Menurutnya, konflik ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.

"Konflik ini dapat memicu tiga tekanan besar bagi Indonesia: krisis energi, tekanan fiskal, dan gejolak moneter. Namun, dengan cadangan devisa yang cukup kuat dan respons kebijakan yang cepat, Indonesia masih memiliki ruang untuk mencegah resesi yang lebih dalam,” ujar Noviardi dalam keterangannya di Jambi baru-baru ini.

Lonjakan harga minyak mentah jenis Brent Crude yang melambung hingga 18 persen, mencapai US$79 per barel, hanya merupakan tahap awal dari potensi gejolak yang lebih besar. Noviardi memperingatkan, jika konflik meluas dan mengganggu Selat Hormuz, harga minyak bisa melonjak ke angka US$130 hingga US$150 per barel, yang akan menjadi alarm keras bagi negara pengimpor minyak bersih seperti Indonesia.

“Indonesia sangat bergantung pada impor minyak yang mencapai sekitar 50 persen. Kenaikan harga minyak akan memperbesar beban subsidi BBM, LPG, dan listrik, yang diperkirakan bisa mencapai triliunan rupiah,” ujarnya.

Menurutnya, tekanan ini berisiko memperlebar defisit fiskal dan memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tidak populer, seperti penyesuaian harga energi domestik. "Jika harga energi dinaikkan, inflasi bisa menembus 5 persen. Namun, jika tidak dinaikkan, defisit fiskal akan semakin besar. Ini adalah dilema fiskal yang dihadapi pemerintah," tegas Noviardi.

Di sisi moneter, Noviardi memperkirakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah hampir tidak terhindarkan. Arus modal keluar dari pasar negara berkembang menuju aset aman seperti dolar AS dan emas berisiko menekan nilai tukar rupiah serta pasar keuangan domestik, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pasar obligasi pemerintah yang dapat terkoreksi tajam.

Noviardi memprediksi Bank Indonesia (BI) akan menghadapi pilihan sulit antara menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi cadangan devisa atau menaikkan suku bunga 7-day reverse repo rate untuk meredam volatilitas. "Koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan harus solid, serta komunikasi kebijakan yang kredibel sangat penting untuk mencegah panic selling," tambahnya.

Dampak dari ketegangan ini, lanjut Noviardi, juga diprediksi akan terasa di sektor riil. Kenaikan biaya energi dan logistik diperkirakan akan meningkatkan harga impor pangan dan bahan baku industri. Hal ini bisa menggerus daya beli masyarakat, sementara sektor manufaktur akan menghadapi tekanan margin akibat peningkatan ongkos produksi.

Sementara itu, ekonomi Iran sendiri diperkirakan mengalami kehancuran berat, dengan inflasi yang sudah melampaui 40 persen dan depresiasi rial yang hampir mencapai 95 persen, akibat sanksi dan kerusakan infrastruktur. Di sisi lain, Amerika Serikat juga diperkirakan akan menghadapi konsekuensi fiskal yang besar akibat beban perang, yang berpotensi menambah utang nasionalnya yang sudah melampaui US$35 triliun.

Untuk meredam risiko tersebut, Noviardi mendorong pemerintah Indonesia untuk mempercepat diversifikasi sumber energi dan tidak hanya bergantung pada pasokan dari Timur Tengah. Ia juga menyarankan agar Indonesia membuka kontrak jangka panjang dengan negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, dan Australia.

Selain itu, penguatan cadangan devisa di atas US$150 miliar serta pemberian stimulus yang lebih terarah, seperti bantuan langsung tunai energi bagi kelompok rentan, dianggap sebagai langkah yang realistis untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
 

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Redaksi