Serangan Trump terhadap Iran, Mendapat Kecaman dari Anggota Parlemen AS dari Partai Demokrat

- 02 Maret 2026 - Manca Negara

NYALANUSANTARA, Jakarta- Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat pada Sabtu (28/2) mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump karena meluncurkan serangan militer besar-besaran terhadap Iran tanpa otorisasi perang dari Kongres. Mereka menyatakan operasi tersebut menimbulkan "kekhawatiran hukum dan konstitusional yang serius."

"Berdasarkan kata-kata presiden sendiri, 'para pahlawan Amerika mungkin akan gugur,'" kata Senator Partai Demokrat Mark Warner, selaku wakil ketua Komite Khusus Senat Bidang Intelijen. "Hal itu saja seharusnya menuntut tingkat pengamatan, pertimbangan, dan akuntabilitas tertinggi, tetapi presiden tetap melanjutkan langkahnya tanpa meminta otorisasi Kongres".

"Konstitusi sudah jelas, keputusan untuk membawa bangsa ini ke dalam perang berada di tangan Kongres, dan peluncuran operasi militer skala besar, terutama tanpa adanya ancaman langsung terhadap AS, menimbulkan kekhawatiran hukum dan konstitusional yang serius," ujar Warner.

Senator veteran dari Partai Demokrat Tim Kaine menyebut serangan itu sebagai "kesalahan kolosal," serta mendesak rekan-rekannya untuk "segera kembali" ke Gedung Capitol guna melakukan pemungutan suara mengenai apakah mereka akan memberikan otorisasi atau membatasi serangan AS terhadap Iran.

"Selama berbulan-bulan, saya bersuara dengan lantang tentang fakta bahwa rakyat Amerika menginginkan harga yang lebih rendah, bukan lebih banyak perang, terutama perang yang tidak mendapat otorisasi Kongres sebagaimana diwajibkan Konstitusi dan tidak memiliki tujuan jelas," kata Kaine dalam sebuah pernyataan.

Senator Ruben Gallego, anggota Partai Demokrat dari Arizona, menulis di media sosial pada Sabtu pagi bahwa rakyat Amerika tidak seharusnya "menanggung kerugian terbesar demi perubahan rezim dan perang yang belum dijelaskan ataupun dibenarkan kepada publik Amerika."

Hakeem Jeffries, pemimpin Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, mengatakan Trump "gagal meminta otorisasi Kongres sebelum menyerang Iran".

Presiden AS mana pun, kecuali dalam "keadaan mendesak," "wajib meminta otorisasi untuk penggunaan kekuatan militer untuk pencegahan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan perang," kata Jeffries dalam sebuah pernyataan.

Dia juga menambahkan bahwa operasi yang sedang berlangsung tersebut, "telah membuat pasukan Amerika rentan terhadap tindakan balasan Iran".

"Semua yang saya dengar dari pemerintah sebelum dan setelah serangan terhadap Iran ini mengonfirmasi bahwa ini adalah perang atas pilihan sendiri tanpa tujuan akhir yang strategis," kata anggota DPR Jim Himes, anggota Partai Demokrat tertinggi di Komite Khusus Tetap DPR Bidang Intelijen.

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Redaksi
Sumber: Xinhua