Pemprov Jateng Tahun Ini Laksanakan Sertifikasi Pengembang Perumahan

Intan Fitria - 19 Juni 2024 - Regional

NYALANUSANTARA, Semarang- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah mendorong segera dilaksanakannya Sertifikasi Pengembang Perumahan (SRP2) di Jateng. Hal itu perlu dilakukan karena munculnya beberapa masalah yang dirasakan masyarakat saat membeli rumah khususnya di kawasan perumahan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Disperakim Jateng, Arief Djatmiko, usai menerima kunjungan pengurus REI di kantor Disperakim Jateng, pada Rabu (19/6/2024).

"Kami melihat sebetulnya Undang-undang aturannya sudah lama, kemudian permasalahan muncul dan ini memang harus didorong dari dua arah dari sisi pemerintah dan dari sisi pengemban, walaupun sebetulnya tiga arahnya dari konsumen. Kalau tidak kita laksanakan sertifikasi, bagaimana kita melakukan pembinaan kepada pengembangan, masyarakat kepada pemerintah. Tahun ini Jateng melalui SK Gubernur akan mulai melakukan sertifikasi pengembang," kata Arief.

Di Jawa Tengah, saat ini tercatat ada 15 asosiasi pengembang perumahan dan lebih dari 1400 developer. Ditegaskan oleh Arief, kalau sekedar berbicara untuk membangun rumah semua developer tersebut bisa membangun, namun kalau berbicara perumahan memiliki proses panjang. 

"Mulai dari pengembang itu memilih tanah sampai serah terima, bahkan sampai sekarang itu sampai dengan serah terima kepada pemerintah daerah. Beberapa hal ada komplain karena konsumen merasa rumahnya tidak sesuai, ada juga konsumen lainnya merasa fasilitasnya tidak sesuai. Nah di Kementerian PUPR sudah ada dorongan melalui Permen PUPR pada tahun 2019 yang dinamakan Sertifikasi Pengembang Perumahan (SRP2)," ucap Arif.

Saat Pemprov Jateng akan menginisiasi sertifikasi pengembang di tahun ini, ternyata salah satu asosiasi pengembang yang sudah cukup lama yakni Real Estate Indonesia (REI) meski sifatnya independen memiliki lembaga untuk melakukan pensertifikatan bernama Lembaga Sertifikasi Profesi Real Estate Indonesia (LSP REI). "Tetapi sertifikatnya sendiri dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), salah satu lembaga pemerintah yang punya kewenangan dan tanggung jawab mengeluarkan sertfikasi," ujarnya.

Seluruh developer, diharapkan Arief memiliki kemampuan yang baik mulai dari proses awal hingga akhir. Dengan begitu, nantinya di Jawa Tengah akan terbentuk ekosistem yang bagus agar masyarakat mendapatkan rumah sesuai dengan yang dipersyaratkan. "Kami terus terang mendorong kepada REI dan asosiasi yang lain, ke depan memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Lembaga sertfikasinya REI sudah ada, silahkan kalau akan menjadi bagian membentuk ekosistem pengembang perumahan di Jateng yang baik," bebernya.

Meski begitu Arief berharap, sertifikasi yang dilakukan oleh LSP REI tidak hanya dilakukan kepada anggotanya saja namun juga bisa diikuti oleh anggota asosiasi pengembang yang lain. "Sehingga seluruh pengembang di Jawa Tengah pada akhirnya memiliki Sertifikasi Pengembang Perumahan yang dikeluarkan oleh BNSP," harapnya.  

Adanya sertfikasi tersebut, menurut Arief sangat membantu pemerintah kaitannya dalam pembinaan kepada asosiasi dan pengembang. "Kalau mereka tersertifikasi paling tidak, kita bisa tahu bahwa di Jateng secara real ada berapa pengembang, berapa target yang harus dilakukan pengembang dalam pembangunan serta langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga prosesnya berjalan dengan baik. Dengan memiliki sertifikasi paling tidak standarisasi itu lebih mudah kita kontrol dan pantau," tukasnya.    

"Mengutip sedikit perkataan dari Kepala Badan Sertifikasi DPP REI Djoko Slamet Oetomo, bahwa rumah itu adalah tempat dimana kita mengawali kehidupan, semua aktivitas di mulai dari rumah. Rumah yang baik akan membentuk keluarga yang baik dan akan menghasilkan generasi-generasi selanjutnya yang semakin baik. Dan itu juga tercantum dalam UUD kita, termasuk bagian dari bagaimana pemerintah masuk ke dalam memberikan fasilitas untuk rumah yang layak bagi seluruh warga negara," ungkapnya.
   
Sedangkan Kepala Badan Sertifikasi dan Kompetensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Djoko Slamat Oetomo, mengatakan pihaknya memiliki program diklat dan sertifikasi dalam rangka pembinaan sumber daya manusia (SDM). 

"Apa saja materi diklat pengembang tersebut dari mulai proses persiapan, pembebasan tanah, mengenai perizinan, menyiapkan lokasi, menilai investasinya apakah layak atau tidak, mempersiapkan pembangunan, melakukan pelaksanan pembangunan, melakukan penjualan dan yang terakhir yang kadangkala tidak pernah tersirat di satu kegiatan itu adalah bagaimana pengelolaannya," ujarnya.

Materi tersebut, kata Djoko disampaikan pada kegiatan diklat. Diklat tersebut, ditegaskan Djoko pihaknya tidak mengajari bagaimana cara membangun rumah. "Standar materi diklat tersebut teregister di Naker, sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan. Kemudian kami membangun sebuah lembaga sertfikasi profesi yang menskemakan ini sehingga dapat digunakan menjadi bahan untuk asesmen sertfikasi," kata Djoko.

Menurut Djoko sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSP REI tersebut diakui oleh negara. "Oleh BNSP, jadi bukan sertifikasi yang dikeluarkan oleh REI. Lembaganya dibentuk dan dinisiasi oleh REI, tapi lembaga ini (LSP REI) menjadi independen dan terlisensi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Terus apa yang di LSP adalah basis yang disampaikan di Diklat, sehingga diklat itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sertifikasi itu," ucapnya. 
 

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Redaksi