FGD Grand Design Pelayanan Publik Inklusif Kementerian PANRB: Mendorong Layanan Responsif Gender untuk Semua

Red - 09 November 2024 - Regional

NYALANUSANTARA, Yogyakarta – Demi menghadirkan pelayanan publik yang dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Pelayanan Publik Inklusif yang Responsif Gender. 

Acara ini bertujuan menyamakan persepsi antarunit penyelenggara pelayanan publik (UPP) dalam membangun layanan inklusif yang merangkul keragaman.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menyampaikan harapannya agar setiap UPP memiliki kerangka kerja dengan prinsip kesetaraan akses, penghormatan terhadap keberagaman, serta pemberdayaan masyarakat. 

“Kami mendorong UPP agar memastikan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas, masyarakat dari latar belakang ekonomi terbatas, maupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus lainnya,” jelas Otok dalam pembukaan FGD yang dilakukan secara daring pada Rabu (6/11).

Melalui PermenPANRB No. 11/2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, Kementerian PANRB berkomitmen meningkatkan pelayanan publik yang berkeadilan. 

Kebijakan ini mencakup lima aspek kunci, yakni kepemimpinan yang inklusif, aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi dan komunikasi, akomodasi yang layak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data Indeks Inklusivitas Global 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Indonesia berada pada peringkat ke-108 dari 129 negara. 

“Pemerintah masih perlu bekerja keras untuk mencapai lingkungan yang lebih inklusif, terutama dalam menyediakan pelayanan publik dengan akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Otok.

Plt. Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Nurhasni, menambahkan bahwa FGD ini diharapkan dapat menjaring masukan dan ide dari berbagai pihak. 

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, serta komunitas disabilitas.

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Admin