Sri Mulyani Tetapkan Aturan Efisiensi Anggaran, 14 Pos Belanja Kementerian/Lembaga Dipangkas

  • Karso Aji
  • 13 Agustus 2025
Sri Mulyani Tetapkan Aturan Efisiensi Anggaran, 14 Pos Belanja Kementerian/Lembaga Dipangkas

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan ketentuan terkait pengurangan sejumlah pos belanja sebagai langkah efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN.

Dalam Pasal 3 regulasi tersebut, disebutkan bahwa besaran penghematan ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai belanja pada setiap item sesuai jenis belanja. Jenis belanja yang menjadi sasaran meliputi belanja barang, belanja modal, serta kategori lain sesuai arahan Presiden.

Daftar rinci pos yang terkena penghematan meliputi: alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat, seminar, dan kegiatan sejenis; kajian dan analisis; pendidikan dan pelatihan (diklat) serta bimbingan teknis (bimtek); honorarium kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan suvenir; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan; lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan peralatan; perjalanan dinas; pengadaan peralatan dan mesin; serta pembangunan infrastruktur.

Kebijakan ini disusun secara kronologis dan bertujuan mengarahkan belanja pemerintah agar lebih fokus pada prioritas nasional. Pemerintah berharap efisiensi ini dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengganggu pencapaian program strategis. Langkah tersebut sekaligus menjadi instrumen pengendalian fiskal di tengah kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya negara.


Editor: Lulu
Tags:

Terkait

Komentar

Baca Lainnya

Terkini