Regional

Pemprov Jateng Komitmen Wujudkan Sekolah Berintegritas

Intan Fitria
23 September 2025

NYALANUSANTARA, Semarang– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mewujudkan sekolah berintegritas yang berada di bawah naungannya. Untuk mewujudkannya, butuh peran aktif dari penyelenggara pendidikan maupun para siswa.

Guna mewujudkan sekolah berintegritas, ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, perlu dilakukan oleh penyelenggara pendidikan maupun siswa.

Hal itu disampaikan Sumarno saat memberikan sambutan pada acara Gebyar Aktualisasi Sekolah Berintegritas (SBI) jenjang SMA, SMK, SLB, se-Jateng di Museum Ronggowarsito, Semarang pada Selasa, 23 September 2025. "Sekolah berintegritas itu sebenarnya ada dua sisi. Dimulai dari penyelenggara sekolah, teman-teman guru dan kepala sekolah harus berintegritas di dalam mengelola sekolah," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, juga perlu dilakukan internalisasi nilai-nilai kepada para siswa. Penanaman nilai-nilai itu penting dilakukan, karena menjadi fondasi karakter dalam menjalani hidup hingga dewasa.

Sumarno membeberkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola lebih dari 500 sekolah tingkat SMA/SMK dan SLB dengan jumlah siswa lebih dari satu juta anak. Keberhasilan penanaman nilai integritas tersebut, akan berdampak luas dan strategis bagi kemajuan bangsa.

"Mudah-mudahan nilai-nilai integritas ini tertanam di hati anak-anak kita. Begitu nanti mereka terjun di masyarakat, baik di pemerintahan, dunia usaha, dan sebagainya, mereka akan mengedepankan integritas," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Sadimin mengatakan, tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut untuk menanamkan nilai-nilai integritas serta antikorupsi di lingkungan sekolah.

Setidaknya ada sembilan nilai integritas yang ditanamkan pada anak-anak didik, yakni jujur, disiplin, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Bagi para tenaga pendidik, lanjut dia, penanaman nilai integritas bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan sekolah, sehingga dapat menekan potensi korupsi.

"Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan publik, menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab di mata masyarakat," ucapnya.