Lapas Semarang Siap Dukung Tata Kelola Pemasyarakatan yang Optimal

NYALANUSANTARA, Semarang – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan menggelar kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Proses Tata Kelola Pemasyarakatan, Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini dipusatkan di Aula Merdeka Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang.

Acara ini merupakan bagian penting dari agenda koordinasi nasional Kemenko Kumham Imipas, khususnya yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, dan dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, Jumadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Tengah, Mardi Santoso, Kepala Lapas Kelas I Semarang, Fonika Affandi dan jajaran pejabat struktural, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Kota Semarang. Sementara itu, UPT di luar Kota Semarang mengikuti kegiatan secara virtual.

Fokus utama kegiatan ini adalah melakukan pengumpulan data dan pemetaan langsung terhadap implementasi tata kelola pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sejumlah isu strategis turut menjadi bahasan penting dalam kegiatan tersebut, antara lain reintegrasi sosial dan penguatan sistem pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan (Bapas), penanganan overcrowding dan overstaying, efektivitas sistem pemasyarakatan berbasis keadilan restoratif, serta dukungan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

Dalam arahannya, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, Jumadi, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan harmonisasi kebijakan antar Kementerian atau Lembaga.

“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat sinergi pelaksanaan program nasional di bidang pemasyarakatan secara lintas sektor dan lintas kementerian. Hasil kunjungan ini akan kami rumuskan menjadi telaahan dan rekomendasi nasional untuk mendukung perumusan kebijakan tata kelola pemasyarakatan yang berbasis data dan kolaboratif,” jelas Jumadi.

Editor: Holy