Ahmad Luthfi: Pembangunan di Jateng Butuh Kesinambungan

NYALANUSANTARA, Karanganyar– Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, pembangunan di wilayahnya butuh kesinambungan, sehingga perlu kolaborasi antara pemerintahan daerah  provinsi dengan kabupaten/kota. Hal itu disampaikan acara Forum Berlian Sinergi dan Kolaborasi DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jateng di Karanganyar, Senin 22 Desember 2025.

Luthfi mengatakan, kegiatan itu adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk sama-sama membangun Jawa Tengah. Menurutnya program pembangun tidak boleh terputus, harus berjalan berjenjang, dan saling terhubung dari pusat hingga ke daerah.

“Kesinambungan pembangunan harus berlanjut. Bagaimana  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kita jabarkan sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa,” ucapnya.

Oleh karenanya, Ia meminta kepada kepala daerah agar membangun kemitraan dengan DPRD masing-masing untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan. “Mitra kita adalah DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya kolaborasi harus kita munculkan, sehingga pemerintahan kolaboratif (collaborative government) itu hadir,” kata Luthfi.

Ia juga menyoroti posisi politik DPRD yang memiliki jejaring hingga ke tingkat pusat melalui fraksi-fraksi partai politik. Menurutnya, jejaring tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Gubernur Luthfi juga mendorong DPRD kabupaten/kota untuk memperkuat konsolidasi dengan kepala daerah di wilayah masing-masing guna mempercepat pelaksanaan pembangunan.

“Lewat forum ini, DPRD kita dorong untuk menarik pejabat-pejabat di pusat agar bisa ikut membangun Jawa Tengah. Segera rapatkan barisan dengan bupati dan wali kotanya,” tegasnya.

Ia juga menekankan kolaborasi politik di Jawa Tengah harus dibangun dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kebersamaan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto menegaskan, lembaga legislatif di daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat. “DPRD memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pembangunan di wilayah Jawa Tengah agar memberikan dampak nyata, termasuk bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sumanto.

Forum ini diharapkan menjadi penguat konsolidasi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.