Harga Minyak Dunia Tembus USD 120, Defisit APBN 2026 Masih Aman

Fatih Tarusbawa - 14 Maret 2026 - Ekbis

NYALANUSANTARA, Jakarta– Konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran mengguncang pasar energi global. Harga minyak sempat melonjak tajam hingga mendekati USD 120 per barel pada Senin, 9 Maret 2026, memicu kekhawatiran terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pemerintah sebelumnya menetapkan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD 70 per barel. Kenaikan harga minyak berpotensi menekan ruang fiskal karena setiap kenaikan USD 1 per barel menambah belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun, namun juga meningkatkan penerimaan dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas sebesar Rp 3,5 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran bertambah sekitar Rp 6,8 triliun per USD 1 kenaikan harga minyak.

Belajar dari pengalaman Rusia-Ukraina (2022), harga minyak sempat menyentuh USD 119 per barel dan membutuhkan enam bulan untuk kembali ke level sebelum perang. Berdasarkan perhitungan itu, Next Indonesia Center memperkirakan rata-rata harga minyak enam bulan ke depan naik 21,66 persen atau sekitar USD 85,2 per barel. Dengan harga tersebut, defisit APBN diprediksi bertambah menjadi Rp740,7 triliun, naik dari Rp689,2 triliun sebelumnya, namun masih di bawah batas maksimal defisit 3 persen PDB sesuai UU No. 17 Tahun 2003.

“Dengan pengandaian tidak ada perubahan pada faktor lain, ruang fiskal APBN masih aman dan defisit tetap di bawah 3 persen PDB jika kenaikan harga minyak rata-rata enam bulan tidak lebih dari 35 persen,” kata Directur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko, dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Maret 2026.

Untuk menjaga ketahanan APBN, Next Indonesia Center menyarankan pemerintah melakukan efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L), khususnya pada pos yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik, seperti perjalanan dinas, rapat, pengadaan barang, dan administrasi.

Selain itu, efisiensi subsidi energi dinilai sangat penting. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025** menunjukkan subsidi energi masih salah sasaran: kelompok kaya menerima manfaat lebih besar daripada masyarakat miskin. Potensi subsidi Elpiji yang salah sasaran mencapai Rp44,8 triliun, dan subsidi BBM sekitar Rp88,7 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp133,5 triliun.

“Efisiensi belanja dan perbaikan subsidi energi menjadi kunci agar APBN tetap stabil meski harga minyak global melonjak,” tutup Christiantoko.
 

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Redaksi