Sri Mulyani: Penempatan DHE SDA di Perbankan Indonesia Relatif Stabil

Fatih Tarusbawa - 17 Februari 2025 - Ekbis

NYALANUSANTARA, Jakarta- Guna memperkuat perekonomian nasional, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mewajibkan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri.

Peraturan yang akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025 ini mengharuskan eksportir dari sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan, melalui rekening khusus di bank nasional. 

Sementara itu, untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa posisi DHE SDA yang ditempatkan di perbankan Indonesia sudah relatif stabil. Bahkan, penempatan DHE SDA telah melampaui batas minimal yang ditetapkan, yakni 30 persen, dan kini mencapai 37 hingga 42 persen. 

Ia juga menyebutkan bahwa tiga komoditas terbesar yang berperan dalam ekspor dan devisa Indonesia adalah batubara, CPO, dan nikel.

Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia untuk memastikan eksportir dan produsen tidak mengalami gangguan. Proses penukaran rupiah, pembayaran kewajiban pajak, pembayaran dividen, pengadaan barang impor, serta pembayaran pinjaman eksportir akan tetap terjaga.

Sri Mulyani juga menambahkan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan hasil sumber daya alam Indonesia dapat memperkuat perekonomian nasional, sambil memperkuat sistem perbankan dan keuangan untuk mendukung eksportir.

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Redaksi