Pakar Politik UNAIR: Pemecahan Kementerian di Kabinet Merah Putih Upaya Stabilitas Koalisi, Namun Bebani Anggaran

Red - 25 Oktober 2024 - Vestibula

Perubahan struktur ini dimungkinkan berkat revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian. 

Dengan penghapusan batas tersebut pada September lalu, presiden kini memiliki kebebasan penuh untuk menambah kementerian sesuai prioritas politik atau ekonomi.

Potensi Beban Anggaran dan Tumpang Tindih Kewenangan

Ali Sahab menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam kondisi keuangan negara yang semakin menantang. 

"APBN kita semakin berat, maka penghematan perlu diprioritaskan," ujarnya. 

Ia juga menyoroti bahwa jumlah kementerian yang bertambah bisa mengakibatkan kewenangan yang tumpang tindih. 

"Beberapa kementerian terlihat memiliki kewenangan yang tidak jelas batasannya, sehingga bisa mengurangi efektivitas kerja mereka," ungkapnya.

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Admin