BPS Kab Magelang Dorong Peningkatan Literasi Statistik Guna Pengambilan Keputusan yang Akurat

NYALANUSANTARA, Mungkid- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang berkomitmen untuk meningkatkan literasi statistik di kalangan masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Magelang, Kus Haryono, menekankan bahwa statistik bukan hanya sekadar angka yang rumit, melainkan alat penting untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

BPS memiliki tugas utama untuk menghasilkan data statistik resmi yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam perencanaan, evaluasi, dan pemantauan pembangunan. Secara garis besar, BPS menjalankan tiga kegiatan sensus utama: Sensus Penduduk, yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 0, untuk menghasilkan data tentang jumlah, kelompok umur, dan jenis kelamin penduduk; Sensus Pertanian, yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 3, untuk mengumpulkan data tentang sektor pertanian, jumlah petani, dan subsektor lainnya; serta Sensus Ekonomi, yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 6.

"Kegiatan terdekat yang akan kami laksanakan pada tahun 2026 adalah memotret berbagai aspek ekonomi, seperti ekonomi digital, ekonomi lingkungan, ekonomi kreatif, struktur ekonomi, dan karakteristik usaha," ujar Kus Haryono dalam program talkshow Jamus Gemilang di LPPL Radio Gemilang FM, Kamis (6/11).

Menurut Kus, data kependudukan sangat penting bagi pengusaha dan investor. Data seperti jumlah penduduk, jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan produk serta merencanakan ekspansi usaha. "Pengusaha perlu mengetahui pangsa pasar sebelum mengembangkan usaha mereka," tambahnya.

Ketua Tim Analis BPS Kabupaten Magelang, Wahyu Heri Wibowo, memberi contoh bahwa data tentang kelompok umur remaja yang besar di suatu wilayah dapat memengaruhi pola konsumsi dan menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam menyiapkan sarana pendidikan dan lapangan kerja untuk lima tahun ke depan.

Selain itu, Wahyu juga menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan intervensi politik terhadap data resmi, seperti data kemiskinan dan pengangguran. "Kami menegaskan bahwa BPS selalu menjaga independensi dan kualitas data. Pemerintah tidak akan mengintervensi data yang dihasilkan BPS, ini adalah instruksi langsung dari Presiden," ujarnya.

Wahyu menekankan bahwa kesalahan dalam data dapat berakibat fatal bagi kebijakan pemerintah dan menyebabkan pemborosan biaya pembangunan yang sangat besar. Untuk menjaga kualitas data, BPS telah meningkatkan cara kerja dengan menggunakan teknologi modern seperti aplikasi *Computer Assisted Personal Interviewer* (CEPI).