Kementerian PU Lakukan Studi Kelayakan Proyek Giant Sea Wall

NYALANUSANTARA, Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah melakukan studi kelayakan terkait desain dan pembiayaan proyek tanggul laut atau Giant Sea Wall di Jakarta. Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa studi kelayakan ini bertujuan untuk merancang proyek pengaman pantai utara Jakarta yang melibatkan kajian pembiayaan serta desain infrastruktur yang diperlukan.

Dody menjelaskan bahwa pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A telah dimulai dengan pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km. Pada tahun 2019, Kementerian PU berhasil menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 km. Selanjutnya, pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan hingga mencapai 33,54 km dengan kolaborasi antara Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tanggul yang telah dibangun mencakup Tanggul Kamal Muara-Dadap, yang dilengkapi dengan akses nelayan dan rumah pompa, serta kolam retensi. Selain itu, pembangunan juga mencakup Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing, dan Tanggul Cakung Drain.

Apabila penurunan permukaan tanah atau land subsidence terus berlanjut, Kementerian PU berencana melanjutkan pembangunan dengan Tanggul Laut Tahap B, yang dikenal dengan nama Giant Sea Wall. Pembangunan tahap ini diproyeksikan akan mereduksi area banjir seluas 112.000 m² dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.

Pembangunan infrastruktur pengaman pantai ini bertujuan untuk melindungi masyarakat pesisir utara Jakarta yang terancam bencana banjir rob akibat penurunan permukaan tanah dan tingginya aktivitas pengambilan air tanah. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian PU terus berupaya menerapkan konsep pemulihan lingkungan pesisir, atau environmental remediation, untuk mengurangi dampak dari banjir rob.

Untuk mendukung pemulihan tersebut, beberapa proyek besar juga telah dilaksanakan, seperti pembangunan sistem penyediaan air bersih (SPAM) melalui SPAM Regional Karian, Jatiluhur I, dan Jatiluhur II, serta peningkatan kualitas air di muara sungai melalui proyek Jakarta Sewerage System. Selain itu, pengendalian banjir juga dilakukan dengan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, tanggul pantai terintegrasi dengan sistem polder, serta bendungan Ciawi dan Sukamahi di bagian hulu untuk mengendalikan banjir.

Pemerintah juga melakukan normalisasi Sungai Ciliwung dan pembangunan sudetan sungai sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di wilayah tengah Jakarta.