Tingkatkan Kualitas Pelayanan, DPMPTSP Purbalingga Jalani Penilaian WBK dan WBBM

Zinur Iqro - 08 Oktober 2024 - Regional

NYALANUSANTARA, Purbalingga- Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberantas praktik korupsi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) di berbagai instansi. 

Salah satu instansi yang saat ini tengah menjalani penilaian menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Purbalingga.

Penilaian ZI dilakukan secara virtual oleh Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Senin (7/10/24) di Operation Room Graha Adiguna, Komplek Pendopo Dipokusumo Purbalingga.

Dalam proses penilaian ini, DPMPTSP diharapkan mampu menunjukkan inovasi, efektivitas, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan. Kepala DPMPTSP Purbalingga, Much Umar Faozi, menegaskan bahwa instansinya telah menerapkan berbagai inovasi, termasuk layanan digital yang mempermudah proses perizinan dan pengaduan masyarakat. "Kami terus berupaya meningkatkan integritas dan kualitas layanan demi kepuasan masyarakat," ujarnya.

Penilaian Zona Integritas mencakup enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan difokuskan pada peningkatan komitmen pimpinan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja, untuk meminimalkan risiko kegagalan ZI. Penataan tata laksana menekankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi manajemen pemerintahan, termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif dan terukur.

"Dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tugas unit kerja, pelayanan menjadi lebih optimal," jelasnya.

Sementara itu, penataan sistem manajemen SDM bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme SDM. Penguatan akuntabilitas berfokus pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi, sedangkan penguatan pengawasan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan integritas aparatur. "Pengukuran kinerja pegawai dilakukan secara berkala melalui aplikasi e-Kinerja, sementara peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui program pelatihan," tambahnya.

DPMPTSP Purbalingga juga meluncurkan berbagai inovasi dalam layanan publik, seperti aplikasi SiPurba (Sistem Informasi Pelayanan Untuk Reformasi Birokrasi yang Akuntabel) yang mengintegrasikan perizinan, pembayaran pajak, dan pengawasan lapangan. Inovasi lainnya adalah Goa Lawa (Gerai Online Konsultasi LKPM by WA) yang membantu pelaku usaha menyampaikan masalah terkait pelaporan kegiatan penanaman modal melalui grup WhatsApp.

"Dengan layanan konsultasi melalui WhatsApp, pelaku usaha dapat dengan mudah menerima layanan konsultasi klinik LKPM di mana saja dan kapan saja, sehingga prosesnya lebih cepat," katanya.

Inovasi lain, Saklar Lampu (Seketika Kelar Layanan Mikro Perizinan Berusaha), juga mempermudah pelaku UMK untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dalam waktu kurang dari satu jam dengan syarat yang mudah, hanya NIK dan nomor WhatsApp. Selain itu, Layang Lupus Keren (Layanan Sambang Lokasi Usaha) memfasilitasi kelompok rentan dalam memperoleh perizinan usaha dengan pendekatan yang inklusif.

"Petugas layanan DPMPTSP akan datang ke lokasi usaha kelompok rentan untuk memfasilitasi pembinaan dan pengurusan izin usaha," jelasnya.

Dengan komitmen yang tinggi dan berbagai inovasi yang telah diterapkan, DPMPTSP Purbalingga berharap dapat meraih predikat WBK/WBBM. Pencapaian ini akan menjadi bukti nyata dari upaya pemerintah untuk membangun pelayanan publik yang lebih bersih, transparan, dan profesional di Purbalingga.

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Redaksi