Tarif MRT dan LRT Jakarta Dipastikan Tidak Naik pada 2026 Meski Anggaran Daerah Turun

PANJI PRATAMA PUTRA
11 Oktober 2025

NYALANUSANTARA, TANGGERANG- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tarif MRT dan LRT Jakarta tidak akan mengalami kenaikan pada 2026, meskipun anggaran daerah mengalami penyusutan signifikan akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Keputusan ini diambil sebagai upaya menjaga keterjangkauan transportasi publik bagi warga ibu kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa keputusan menahan tarif telah melalui kajian komprehensif terkait kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk membayar ongkos transportasi massal.

“Kalau dilihat dari perhitungan tahun lalu, angka keekonomian tarif MRT itu sekitar Rp13.000, sementara tarif yang diberlakukan hanya Rp7.000. Artinya, subsidi rata-rata per perjalanan mencapai sekitar Rp6.000. Nilai ini masih dalam batas wajar,” ujar Syafrin.

Meskipun terjadi efisiensi anggaran subsidi transportasi, pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan tarif agar tidak membebani masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat menegaskan bahwa keberlangsungan operasional MRT tidak hanya bergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Ada DBH, tidak ada DBH, MRT Jakarta sejak awal kami upayakan non-farebox. Jadi, selain pendapatan tarif penumpang, juga ditopang oleh PSO (Public Service Obligation),” jelasnya.

Menurut Tuhiyat, biaya keekonomian layanan MRT sebenarnya mencapai sekitar Rp32.000 per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp14.000.

“Artinya, sekitar Rp18.000 disubsidi pemerintah melalui PSO, dan itu cukup untuk menutup biaya layanan,” tambahnya.

Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi Rp11,15 triliun—turun dari seharusnya Rp26 triliun—berimbas pada penurunan APBD DKI Jakarta dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

Kendati demikian, Pemprov DKI menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga tarif transportasi publik tetap terjangkau tidak akan berubah, sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum dan mengurangi kemacetan di ibu kota.