Menteri Kabinet Prabowo Tanggapi Polemik Dugaan Udang Beku Indonesia Terkontaminasi Cs-137

Karso Aji
24 Agustus 2025

NYALANUSANTARA, YOGYAKARTA- Polemik dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang beku asal Indonesia memantik respons sejumlah menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahan baku udang dari tambak di Lampung dan Pandeglang yang dipasok PT Bahari Makmur Sejati (BMS) aman.

“Dua-duanya (tambak) kita cek bersama Bapeten. Hasilnya radioaktif itu 0, enggak ada. Nah lalu di dalam pabrik BMS itu, di cerobong, didapetinnya, dan itu berarti dari udara luar. Jadi artinya bahan bakunya enggak ada masalah, tapi begitu masuk itu udara luar (terpapar),” kata Trenggono, Kamis (22/8).

Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) memang tidak menemukan paparan radioaktif di tambak. Namun, kontaminasi Cs-137 terdeteksi di cerobong pabrik pengolahan udang beku BMS, yang lokasinya berdekatan dengan industri peleburan besi.

Trenggono menduga paparan tersebut berasal dari aktivitas peleburan. Ia mendorong pemisahan kawasan industri makanan dari industri lain demi menjamin keamanan pangan. “Tujuannya agar memastikan produk industri makanan aman dari kontaminasi apa pun, utamanya radioaktif,” ujarnya.

Menurutnya, kasus ini dapat dikategorikan sebagai force majeure atau keadaan kahar, dan KKP terus berkoordinasi dengan Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat.

Sebelumnya, FDA melaporkan adanya indikasi paparan Cs-137 pada kontainer udang beku asal Indonesia produksi BMS Foods. Cs-137 merupakan radioisotop hasil reaksi nuklir buatan manusia yang bisa mencemari tanah, udara, hingga makanan.

Kemenperin Bentuk Tim Khusus

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga bergerak cepat. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan pihaknya akan membentuk tim khusus sesuai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Sudah ada arahan dari Pak Menteri untuk membentuk tim itu dan bekerja sama dengan kementerian lembaga lain,” katanya di Bekasi, Jumat (22/8).