Pengamat UGM Ini Minta Pemerintah Kerja Sama Lintas Sektor Guna Atasi Kemiskinan Ekstrem

NYALANUSANTARA, Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) telah merilis Blueprint Desain Kelembagaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang didasarkan pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

Cetak biru ini bertujuan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga mencapai 0% pada tahun 2026. Salah satu strategi utama yang disorot adalah pergeseran fokus dari pemberian bantuan sosial (bansos) menuju pemberdayaan sosial, mengingat pemberian bansos secara terus-menerus tanpa adanya pemberdayaan justru berpotensi memperparah kemiskinan struktural.

Menanggapi hal ini, Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM, Nurhadi, SSos, MSi, PhD, mengapresiasi terbitnya cetak biru sebagai indikasi bahwa Inpres tersebut mulai dijalankan dan diimplementasikan oleh berbagai lembaga serta kementerian pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa penerbitan cetak biru saja tidak cukup. Dibutuhkan komitmen politik dan administratif yang kuat dari pelaksana pembangunan untuk memastikan transformasi ini berjalan efektif.

“Secara semangat, saya kira ini langkah yang bagus. Sebelumnya, strategi pengentasan kemiskinan lebih fokus pada penyaluran bansos, kepatuhan administratif, dan output program. Kini, fokusnya beralih menjadi hasil yang terukur melalui orkestrasi berbagai pihak,” ujar Nurhadi, seperti dikutip dalam laman resmi UGM, Minggu, 1 Maret 026.

Ia menjelaskan bahwa pergeseran paradigma ini sangat penting, dengan penekanan pada orkestrasi lintas sektor yang harus saling mendukung dan berfokus pada outcome yang terukur. Di masa lalu, keberhasilan seringkali diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan atau jumlah penerima manfaat. Sekarang, menurut Nurhadi, keberhasilan harus diukur dari berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi.

Nurhadi juga menekankan pentingnya kesepakatan bersama mengenai indikator outcome lintas sektor, mengingat pengentasan kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang melibatkan berbagai lembaga dengan ukuran yang bervariasi. “Indikator outcome lintas sektor ini harus disepakati bersama karena kita mengarah pada kemiskinan multidimensi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nurhadi menyoroti pentingnya reformasi sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis hasil. Ia juga menekankan isu krusial terkait integrasi data, yang akan memungkinkan pelacakan keluarga secara dinamis. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketergantungan pada bantuan sosial dan memastikan transisi yang lancar dari pemberian bantuan menuju kemandirian.

Menanggapi pentingnya integrasi lintas sektor, Nurhadi menyarankan agar upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melibatkan seluruh aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena sumber daya terbatas. Ada banyak potensi di luar pemerintah seperti dana CSR perusahaan dan partisipasi masyarakat yang dapat mendorong percepatan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Nurhadi juga mengingatkan agar tidak terjadi sentralisasi kebijakan yang berlebihan, meskipun saat ini tanggung jawab pengelolaan program ini telah langsung berada di bawah Presiden. “Sentralisasi yang berlebihan bisa memperbesar birokrasi dan menghambat koordinasi. Hal ini juga bisa menutupi inovasi dan inisiatif yang sudah berjalan baik di tingkat lokal,” tegasnya.

Sebagai tambahan, Nurhadi memaparkan bahwa pendekatan graduasi dalam pengentasan kemiskinan harus terintegrasi dengan strategi yang jelas, seperti pengurangan pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Ia mencatat pengalaman Bangladesh dalam pengentasan kemiskinan dengan pendekatan lima pilar yang meliputi targeting, coaching dan mentoring, pemberian aset, dan graduasi.

“Pemberdayaan ini memerlukan targeting yang tepat melalui data tunggal dan intervensi yang komprehensif, serta asesmen rutin untuk menentukan kapan fase bantuan sosial harus dihentikan dan ketika fase lainnya perlu diteruskan,” tambah Nurhadi.

Dengan upaya ini, Nurhadi berharap Indonesia dapat menciptakan sistem pengelolaan ekonomi yang lebih berkelanjutan, memberikan ruang bagi masyarakat untuk meraih kemandirian, dan keluar dari belenggu kemiskinan.