Hadiri Rakor TKPKD, Wabup Gunungkidul: Pemkab Siap Perkuat Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di DIY

NYALANUSANTARA, Gunungkidul- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY yang digelar di Gedhong Pracimasana Barat, Kompleks Kepatihan, pada Kamis (20/11). 

Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, hadir untuk mewakili Pemkab Gunungkidul sekaligus menjabat sebagai Ketua TKPKD Gunungkidul. Kehadiran ini menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat sinergi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah DIY.

Rakor tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X. Dalam arahannya, Wagub menekankan pentingnya penyelarasan langkah antara seluruh daerah di DIY dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Kami mengapresiasi kabupaten/kota yang terus menunjukkan kemajuan, termasuk Gunungkidul,” ujar Wagub.

Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten yang berhasil menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan juga terus membaik, berkat berbagai program Pemkab yang fokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ketepatan sasaran berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Wagub DIY KGPAA Paku Alam X juga menegaskan beberapa langkah strategis yang harus diperkuat oleh seluruh daerah, termasuk Gunungkidul, antara lain Optimalisasi pemanfaatan DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan mengurangi inclusion-exclusion error, Implementasi langkah intensif dan inovatif dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025.

Kemudian penguatan kelembagaan TKPK melalui penyusunan RPKD, RAT, dan LP2KD, sebagaimana amanat Permendagri No. 53 Tahun 2020, serta penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia usaha, akademisi, lembaga, dan masyarakat.

Hingga triwulan III 2025, realisasi program penanggulangan kemiskinan DIY telah mencapai 77,97% dari total anggaran sebesar Rp548,33 miliar. Sementara itu, program pengentasan kemiskinan ekstrem baru terealisasi 41,02% dari anggaran sebesar Rp538,70 miliar. Daerah-daerah diminta untuk mempercepat pelaksanaan program agar target penurunan angka kemiskinan menuju satu digit dapat tercapai pada tahun mendatang.