Wamenkeu Suahasil Tegaskan Komitmen Kemenkeu Dukung Satgas P2SP dan Pemulihan Pascabencana

NYALANUSANTARA, Jakarta- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmen penuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mendukung Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada acara peluncuran kanal pengaduan, yang berlangsung di kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Selasa 16 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menyampaikan bahwa Kemenkeu akan terlibat aktif dalam Satgas P2SP. "Kami akan menindaklanjuti laporan yang masuk melalui kanal pengaduan ini, terutama yang berkaitan dengan insentif perpajakan, aturan perpajakan, serta kepabeanan dan cukai," ujar Suahasil.

Terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Suahasil menjelaskan bahwa alokasi subsidi bunga akan disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan KUR. Respons terhadap hal ini akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan Kementerian UMKM.

Suahasil juga memberikan pembaruan terkait penanganan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. "Kemarin, alokasi bantuan untuk pemerintah daerah telah disalurkan ke 52 kabupaten/kota sebesar 4 miliar rupiah, dan untuk provinsi, bantuan telah disalurkan ke 3 provinsi dari APBN," katanya.

Kemenkeu juga berencana untuk menyederhanakan syarat penyaluran transfer ke daerah (TKD) bagi pemerintah daerah (pemda) yang terdampak bencana, khususnya selama masa tanggap darurat. Bagi pemda yang memiliki pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), akan dilakukan penilaian terhadap kerusakan infrastruktur.

"Jika infrastrukturnya masih bisa digunakan, kami pertimbangkan restrukturisasi. Namun, jika benar-benar rusak akibat bencana, seperti longsor atau banjir, kami akan mencari cara untuk menyederhanakan prosedur, bahkan mungkin pemutihan pinjaman, dengan tetap memastikan tata kelola yang baik," jelas Suahasil.

Di akhir pernyataannya, Suahasil mengungkapkan bahwa anggaran untuk tahun 2026 sedang dipersiapkan, dengan prioritas pada rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana. "Kami akan memastikan pembangunan kembali infrastruktur di daerah bencana menjadi prioritas, termasuk program Inpres Jalan, Inpres Irigasi, dan Inpres Kawasan," tutupnya.