Tahun 2026 akan Ada Audit Kepatuhan dari Inspektorat Terkait MBG

NYALANUSANTARA, Banjarnegara- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjarnegara tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi siswa di sekolah, tetapi juga dirancang untuk menjadi penggerak ekonomi lokal. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi pertanian dan peternakan di daerah untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

Hal tersebut diungkapkan dalam pembinaan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Yayasan Pengampu SPPG Program MBG di Aula Abdi Praja Setda Banjarnegara pada Senin, 2 Februari 2026. 

Dalam acara ini, Kepala Satuan Tugas Harian MBG Banjarnegara, Izak Danial Alloys, menekankan bahwa keselamatan siswa adalah prioritas utama. Mengingat insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di daerah lain, Satgas MBG mewajibkan seluruh SPPG untuk mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ketat.

"Penegakan SOP bukan hanya soal teknis dapur, tetapi juga langkah preventif agar pengelola terhindar dari masalah hukum. Kesehatan pekerja juga harus dijaga, mereka harus bebas dari penyakit menular seperti Hepatitis," ujar Izak.

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKP), Firman Sapta Adi, pada kesempatan yang sama memaparkan potensi luar biasa yang dapat diserap oleh program ini. Dengan 71 SPPG yang beroperasi di Banjarnegara, program ini diperkirakan dapat menyerap dana sebesar Rp. 1,4 Miliar per hari atau sekitar Rp. 34 Miliar per bulan untuk bahan baku lokal.

Firman menegaskan bahwa SPPG dilarang menolak produk lokal, mengingat Banjarnegara memiliki stok melimpah yang dapat menyuplai kebutuhan menu harian. Produksi beras dan gabah di Banjarnegara mencapai 176.000 ton per tahun, sementara produksi kentang mencapai 139.000 ton, menjadikannya sebagai sumber karbohidrat yang potensial. Selain itu, produksi telur di Banjarnegara mencapai 27 ton per hari, melebihi kebutuhan konsumsi reguler.

"Ikan juga melimpah di sini, selain Banjarnegara menjadi sentra perikanan. MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga ekonomi. Kita adalah produsen salak terbesar, kita punya kentang dan ikan. Jangan sampai potensi ini tidak terserap oleh program di rumah sendiri," ujar Firman.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Banjarnegara, Drs. Adi Cahyono PS, menyoroti pentingnya manajemen menu untuk menjaga stabilitas harga pasar. Ia memberikan contoh jika seluruh SPPG memasak menu telur pada hari yang sama, stok telur di pasar akan habis dan harga dapat melonjak, menyebabkan inflasi.

"Kita perlu manajemen waktu dan substitusi komoditas. SPPG antar wilayah bisa berbagi jadwal menu agar serapan bahan baku merata dan harga tetap stabil," jelas Adi. Ia juga mendorong yayasan untuk menggunakan Koperasi atau Bumdes sebagai mitra penyedia bahan baku untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan ekonomi desa.

Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah, Reza Mahendra, menambahkan bahwa mulai tahun 2026, akan ada audit kepatuhan dari inspektorat. Oleh karena itu, transparansi harga dan laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting.

Satgas MBG kini diperkuat hingga tingkat kecamatan, dengan Camat dan Puskesmas aktif melakukan monitoring terhadap 71 titik SPPG yang ada, dan target pengembangan program hingga 90 lokasi di masa mendatang.

Program MBG di Banjarnegara diharapkan tidak hanya menciptakan generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga mendorong kesejahteraan petani dan pelaku UMKM di daerah tersebut. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait, Banjarnegara berharap dapat mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dalam menciptakan ekonomi lokal yang kuat dan mandiri.
 

Editor: Redaksi