Regional

Pemprov Jateng Tekankan Kondusivitas dan Integritas Pemerintahan di Cilacap

Zinur Iqro
16 Maret 2026

NYALANUSANTARA, Cilacap— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di Kabupaten Cilacap di tengah dinamika yang sedang dihadapi pemerintahan daerah. Stabilitas pemerintahan dinilai harus tetap terjaga agar pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan tidak terganggu.

Pesan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, dalam kegiatan Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap di Aula BPKAD Kabupaten Cilacap, Minggu, 15 Maret 2026.

Iwanuddin yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, situasi di Cilacap saat ini memerlukan perhatian serius karena Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap untuk sementara tidak dapat memimpin jalannya pemerintahan daerah.

Menurut dia, kondisi tersebut telah menjadi perhatian publik dan berpotensi memengaruhi kondusivitas daerah apabila tidak dikelola secara baik. Karena itu, seluruh unsur pemerintahan daerah diminta tetap menjalankan tugas secara profesional.

Ia meminta Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta para camat menjaga tata kelola pemerintahan agar tetap berjalan baik di tengah situasi yang berkembang.

“Kami tekankan untuk menjaga integritas terkait pengadaan barang dan jasa, mutasi jabatan, perizinan, serta menghapus budaya-budaya negatif di lingkungan Pemkab Cilacap,” kata Iwanuddin.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya menegaskan bahwa dinamika yang terjadi tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ammy, masyarakat harus tetap merasakan kehadiran pemerintah melalui layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Ia juga mengajak seluruh unsur pemerintahan untuk memperkuat komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas birokrasi.

Selain itu, Ammy menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan secara sistematis serta pembangunan budaya birokrasi yang bersih dan melayani.

Ia menilai soliditas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.