Pelestarian Bahasa Daerah Harus Aktif dan Libatkan Berbagai Pihak

NYALANUSANTARA, Semarang - Masih dalam semarak perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional 2025, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah menggelar acara Dialog Publik bertema “Bahasa Daerah Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Kegiatan tersebut menjadi acara puncak Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2025 yang diadakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di Gedung Balairung pada Kamis, 27 Februari 2025. 

Dialog publik itu menghadirkan empat narasumber, yakni Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, Dr. Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.; Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Periode 2023—2025, Dr. Syarifuddin, M.Hum.; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara, Ali Hidayat, S.Pd., M.M.; dan pakar bahasa Jawa, Dr. Bambang Sulanjari, S.S., M.A. 

Acara yang dipandu Kak Slam, pendongeng asal Kabupaten Semarang, itu membincangkan revitalisasi dan pengajaran bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu topik yang disorot adalah pentingnya bahasa daerah dalam sistem pendidikan serta tantangan dan upaya pelestariannya.

Salah satu narasumber yang juga pakar bahasa Jawa, Bambang Sulanjari, mengatakan bahwa upaya pelestarian bahasa daerah harus dilakukan secara aktif dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, instansi pendidikan, maupun masyarakat.

“Jawabannya cuma satu, saya di mana-mana nembang,” ujar Bambang di Gedung Balairung, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 27 Februari 2025, ketika ditanya mengenai partisipasinya dalam revitalisasi bahasa Jawa. 

Bambang juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah telah mewajibkan penggunaan aksara Jawa dalam menuliskan papan nama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sejak tahun 2021.
 
“Hal serupa juga dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yakni mewajibkan penggunaan aksara Jawa pada papan nama setiap sekolah di Jawa Tengah sebagai bagian dari program pelestarian bahasa daerah,” ujar Bambang di Gedung Balairung Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 27 Februari 2025.

Lebih lanjut, Bambang menyoroti tantangan dalam memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum nasional. Meskipun sudah terdapat upaya memasukkan bahasa daerah sebagai muatan lokal (mulok), dia berpendapat bahwa hal tersebut belum optimal.

Editor: Admin