Regional

DJP Jateng dan Bapenda Kota Semarang Pastikan Pajak untuk Pembangunan

Dani
19 Juli 2025

NYALANUSANTARA, Semarang - Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional di berbagai sektor. Dalam narasi pembangunan, pajak sering diklaim sebagai tulang punggung negara.

Namun, pemahaman masyarakat tentang peran pajak dalam pembangunan masih sangat beragam. Ada yang melihat pajak sebagai beban, sementara yang lain mulai memahami fungsinya sebagai kontribusi terhadap kemajuan bersama.

Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional setiap tanggal 14 Juli dan seiring dengan upaya reformasi perpajakan dan peningkatan transparansi, penting untuk membuka ruang diskusi yang inklusif dan kritis.

Puluhan wartawan di Kota Semarang, Jawa Tengah mengikuti Focus Group Discussion (FGD) di Lika Liku Coffee Jl Veteran Semarang pada 19 Juli 2025 bersama para pakar serta puluhan wartawan dan mahasiswa dari kampus se Kota Semarang.

FGD Ini bertema “Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh: Benarkah Pajak untuk Pembangunan?" dengan menghadirkan tiga narasumber, antara lain; Yahya Ponco Aprianto selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Humas Kanwil DJP Jawa Tengah I, Indriyasari selaku Kepala Bapenda Kota Semarang, dan Ronny Maryanto selaku Pegiat Anti Korupsi KP2KKN Jawa Tengah.

Jika Masyarakat Tak Membayar Pajak

Yahya Ponco Aprianto membuka dialog FGD dengan mengisahkan satu perumpamaan jika masyarakat sama sekali tidak ada yang membayar pajak.

"Bayangkan jika listrik padam, jalan rusak, fasilitas rumah sakit minim, BPJS berhenti, sekolah negeri tidak gratis lagi. Ini adalah distopia masa depan yang buruk bagi bangsa kita jika seluruh masyarakat kita tidak membayar pajak," ujar Yahya.

Postur APBN

Yahya kemudian menyampaikan postur APBN 2025 antara lain target Pendapatan Negara sebesar Rp 3.005,1 Triliun yang diproyeksikan didapat dari perpajakan Rp 2409,9 Triliun, PNBP Rp 513,6 Triliun , dan hibah Rp 0,6 Trilium.