Thomas Djiwandono: Indonesia Berkomitmen Jaga Stabilitas Makroekonomi dan Reformasi Pro-Investasi

NYALANUSANTARA, Jakarta- Kementerian Keuangan Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta melanjutkan reformasi pro-investasi dalam menghadapi para pelaku usaha dan investor anggota Kamar Dagang Amerika Serikat (AmCham) pada The 13th US-Indonesia Investment Summit 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Senin 17 November 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyampaikan tekad pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra utama dan tepercaya bagi para investor global. 

Ia menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan PDB yang mencapai 5,04 persen pada triwulan ketiga, dengan target jangka menengah menuju 8 persen. Hal ini didukung oleh surplus perdagangan yang berkelanjutan serta penguatan kepercayaan pasar, yang tercermin dalam rekor tertinggi indeks saham dan penurunan yield Surat Berharga Negara.

Thomas juga menyampaikan bahwa di sektor fiskal, pemerintah tetap disiplin menjaga defisit dalam batas maksimal 3 persen PDB. Pemerintah mengarahkan belanja negara pada sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang bertujuan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

“Pemerintah kami berupaya mengeksekusi prioritas strategis sambil tetap menjaga program-program sosial dan ketahanan ekonomi,” ujar Thomas, menegaskan arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan sosial.

Ia juga menyadari pentingnya kolaborasi antara sektor swasta domestik dan internasional. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang transparan dan kompetitif. "Kolaborasi dengan sektor swasta adalah kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tambahnya.

Selain itu, Thomas juga menekankan pentingnya agenda transformasi ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah dan penguatan daya saing. Beberapa area prioritas yang dibuka untuk kolaborasi dengan investor global antara lain hilirisasi mineral, pengembangan energi terbarukan dan bioenergi, perluasan ekonomi digital termasuk infrastruktur pusat data, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial dan pengembangan manufaktur bernilai tambah tinggi.

Untuk mendukung kelancaran investasi, pemerintah Indonesia juga memperkuat tata kelola dan ekosistem kebijakan melalui harmonisasi regulasi, reformasi perpajakan, penguatan kepatuhan, serta digitalisasi proses anggaran dan layanan publik. 

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP), pengembangan pembiayaan inovatif, dan pembentukan Satgas Debottlenecking untuk mengatasi berbagai hambatan struktural yang ada.

Dengan kombinasi disiplin makro, reformasi struktural, dan perbaikan iklim usaha, Indonesia menegaskan kesiapan untuk menjadi mitra investasi yang transparan, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang bagi para investor global.