Purbaya Pantau Langsung Penyaluran APBN di Akhir Tahun 2025

NYALANUSANTARA, Jakarta— Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan KPPN Jakarta II untuk memastikan kelancaran penyaluran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran 2025.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proses pencairan anggaran berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan, mengingat KPPN Jakarta memiliki peran strategis dalam mengelola sebagian besar belanja pemerintah pusat. KPPN Jakarta melayani penyaluran dana bagi sejumlah kementerian dan lembaga strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu, KPPN juga menangani penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kunjungannya, Purbaya menekankan pentingnya disiplin terhadap tenggat waktu penyelesaian pekerjaan, khususnya menjelang penutupan tahun anggaran.

“Penting adanya batas waktu yang jelas untuk penyelesaian pekerjaan di akhir tahun. Jika melewati batas tersebut, anggaran bisa tidak terserap dan berpotensi ditarik kembali,” ujar Purbaya.

Menkeu dalam kunjungan itu turut didampingi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Arif Wibawa, serta jajaran direktur terkait. Ia juga berdialog langsung dengan para pegawai KPPN dan perwakilan satuan kerja mitra, di antaranya Bendahara Pengeluaran Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan serta Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Wing Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara.

Dialog tersebut membahas kelancaran penyaluran anggaran, tantangan teknis di lapangan, serta upaya menjaga akurasi dan ketepatan waktu pencairan dana, terutama pada periode krusial penutupan tahun anggaran.

Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar berjalan optimal, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari sisi kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat. Melalui penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, pemerintah menargetkan agar pelaksanaan APBN 2025 dapat diselesaikan secara akuntabel dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.