Kaltim Siap Jadi Penggerak Ekonomi Nasional Seiring Perkembangan IKN

Karso Aji
26 Januari 2026

NYALANUSANTARA, IKN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk berperan strategis sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan di Samarinda, Senin, bahwa posisi Kaltim saat ini telah mengalami perubahan signifikan. Provinsi ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai penopang pembangunan fisik IKN, melainkan telah berkembang menjadi aktor penting dalam konektivitas logistik, penguatan sektor industri, ketahanan energi, serta pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Pembangunan IKN harus menghadirkan multiplier effect yang nyata bagi daerah mitra. Kalimantan Timur memosisikan diri sebagai superhub ekonomi Nusantara yang terintegrasi. Kita adalah penggerak, bukan sekadar pelengkap,” ujar Seno Aji saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel Ikatan Alumni FISIP Universitas Mulawarman di Kantor Gubernur Kaltim.

Ia menjelaskan, arah kebijakan daerah mitra difokuskan pada tiga pilar utama, yakni transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju hilirisasi industri, serta memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kawasan inti IKN, tetapi juga menyebar merata ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Kami tengah menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di pasar kerja berskala internasional,” jelasnya.

Seno Aji turut memaparkan peta kebijakan wilayah mitra berbasis pendekatan tematik. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara diarahkan untuk memperkuat sektor industri dan pertanian. Sementara itu, Samarinda dan Balikpapan diproyeksikan sebagai pusat logistik, jasa, dan perdagangan global.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong sinkronisasi kebijakan yang lebih erat antara pemerintah pusat melalui Otorita IKN dengan pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan IKN tetap berpijak pada kearifan lokal serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat setempat.