Juda Agung: Pembiayaan APBN 2026 Terkendali dan Tepat Sasaran

NYALANUSANTARA, Jakarta- Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan sesuai rencana dan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.

Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan tercatat sebesar Rp105,06 triliun, atau 15,2 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada Januari 2025 yang mencapai 29,6 persen. Sementara itu, pembiayaan utang tercatat mencapai Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026, juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 23,7 persen.

Menurut Wamenkeu Juda, penurunan ini mencerminkan penerapan strategi pembiayaan yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dan dinamika pasar keuangan. “Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN dan keberlanjutan pengelolaan utang Pemerintah,” ujarnya.

Sebagian besar pembiayaan utang pemerintah didukung oleh pendanaan melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN). Meski di tengah tekanan ekonomi global, kinerja pasar perdana SBN domestik tetap solid. Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara di tahun 2026, rata-rata bid-to-cover ratio tercatat 2,2 kali. Untuk Surat Berharga Syariah Negara, angka ini lebih tinggi lagi, yakni 3,8 kali pada tiga lelang pertama.

“Angka ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat, yang juga terlihat dari yield yang stabil. Ke depan, kami akan terus menjaga stabilitas pasar SBN melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dan Otoritas Moneter Bank Indonesia,” jelas Juda.

Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp203 triliun untuk mendukung sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp22,73 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk mendukung penguatan cadangan beras pemerintah melalui operator investasi Bulog. Selain itu, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar dari pelunasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.

“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga harga pangan tetap stabil serta terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Wamenkeu Juda.