ESDM Buka Peluang Ekspor Listrik, Bahlil: Ini Urusan Negara, Bukan Sekadar Bisnis

Karso Aji
28 Mei 2025

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa peluang Indonesia mengekspor listrik ke negara-negara tetangga terbuka lebar. Namun, ia menekankan bahwa ekspor energi bukan semata urusan bisnis, melainkan kepentingan strategis yang harus dikelola negara secara langsung.

“Ekspor listrik itu sangat memungkinkan, tapi kita harus tetap menjaga kepentingan nasional dan mempererat kerja sama antarnegara,” tegas Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Senin (26/5). Pernyataan ini disampaikan dalam peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PLN yang menjadi peta jalan pembangunan pembangkit listrik nasional dalam 10 tahun ke depan. Bahlil menegaskan bahwa skema ekspor listrik harus dikawal pemerintah sejak tahap awal. Ia tidak ingin mekanisme ekspor hanya dijalankan oleh perusahaan tanpa kerangka perjanjian antarnegara yang jelas.

“Saya sudah bilang ke Dirut PLN, jangan bicara perusahaan-perusahaan. Ini urusan negara. Kalau ada negara lain yang ingin bersahabat, mari kita bicara perjanjiannya dulu,” ujarnya. Fokus ke Energi Hijau Dalam dokumen RUPTL terbaru, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034, dengan fokus utama pada energi baru terbarukan (EBT). Sekitar 70 persen dari total kapasitas baru ini akan berasal dari pembangkit EBT dan sistem penyimpanan energi.

Secara lebih rinci, 42,6 GW atau 61 persen dari target tersebut berasal dari pembangkit EBT, sementara sisanya berasal dari sistem penyimpanan energi seperti PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai sebesar 6 GW. “Sekarang kita arahkan bauran energi nasional ke EBT dan penyimpanan energi. Ini bukan sekadar transisi energi, tapi juga strategi kedaulatan energi jangka panjang,” pungkas Bahlil.

Editor: Lulu