Pidato Presiden Prabowo soal RAPBN 2026: Optimisme di Tengah Tantangan Ekonomi Global

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menegaskan pentingnya menjaga optimisme menghadapi kondisi perekonomian dunia yang melambat. Untuk pertama kalinya, belanja negara ditetapkan mencapai Rp3.786,5 triliun atau meningkat 7,3% (yoy), sementara pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% (yoy). Dengan postur ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%.

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, menilai sikap optimistis Presiden harus disertai pandangan realistis. Ia mengingatkan bahwa proyeksi lembaga internasional lebih rendah. IMF melalui World Economic Outlook (WEO) Juli 2025 memperkirakan ekonomi Indonesia 2026 tumbuh 4,8%, sementara Bank Dunia dalam Global Economic Prospects (GEP) Juni 2025 juga memperkirakan 4,8%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%. Penurunan tersebut dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan ekonomi.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan delapan agenda prioritas RAPBN 2026, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi desa dan UMKM, pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan. Agenda tersebut diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Presiden menekankan peran APBN yang lebih pro-rakyat, mendukung kebutuhan dasar dan layanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Pemerintah juga berencana mengoptimalkan Danantara dan memperluas keterlibatan swasta dalam menghimpun dana di luar APBN.

Meski demikian, Handi mengingatkan bahwa tantangan implementasi RAPBN 2026 cukup berat. Menurutnya, stagnasi pertumbuhan dalam satu dekade terakhir dan menyusutnya kelas menengah hingga 10 juta orang dalam lima tahun terakhir menunjukkan rapuhnya daya tahan ekonomi nasional. Ia menekankan perlunya reformasi struktural agar APBN lebih efektif, termasuk menurunkan biaya ekonomi tinggi, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta menurunkan ICOR yang selama ini menghambat investasi.

“Optimisme Presiden terhadap RAPBN 2026 harus didukung semua pihak. APBN harus dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Handi.