Regional

Peacemaker Justice Award 2024: Kades dan Lurah Jadi Garda Damai di Tengah Masyarakat

Dani
25 November 2025

NYALANUSANTARA, Semarang – Kanwil Kemenkum Jateng Pembukaan Peacemaker Justice Award (PJA) secara virtual pada Senin (24/11). Program nasional ini menjadi panggung apresiasi bagi para Kepala Desa dan Lurah yang berhasil menyelesaikan sengketa masyarakat melalui jalur non litigasi, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai mediator terdepan dalam menjaga harmoni di tingkat akar rumput.

Para peserta Peacemaker Justice Award tidak hanya berperan sebagai pengawal administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pengayom, pendengar, dan penengah yang dipercaya masyarakat untuk meredam konflik serta menyelesaikan persoalan hukum secara damai. Peran tersebut menjadikan mereka pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, keamanan, dan ketertiban.

Untuk memperkuat kapasitas para pemimpin desa dan kelurahan, Kementerian Hukum melalui BPHN memberikan pelatihan kepada 1.023 peserta pada tahun 2025. Materi penguatan meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, advokasi, mediasi konflik, hingga rujukan kepada advokat. Program PJA merupakan kolaborasi antara Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa.

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPHN. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan rangkaian upaya besar untuk membentuk juru damai yang kompeten.

“Keadilan sejati tidak selalu dicapai melalui meja pengadilan. Perdamaian harus menjadi pilihan pertama,” ujarnya.

Sobandi menambahkan bahwa para peacemaker adalah garda terdepan dalam menjaga kohesi sosial. Mereka bekerja tanpa sorotan, menyatukan kembali tali persaudaraan yang terputus akibat sengketa, serta mencegah konflik kecil berkembang menjadi perpecahan.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Piagam dan Medali Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) serta Piala Peacemaker Justice Award kepada para penerima apresiasi.