Pemerintah Siap Berlakukan Kebijakan Harga Beras Seragam Secara Nasional Mulai 2026

Pemerintah Siap Berlakukan Kebijakan Harga Beras Seragam Secara Nasional Mulai 2026

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Pemerintah Republik Indonesia (RI) bersiap untuk menerapkan kebijakan beras satu harga secara nasional pada tahun 2026, sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan harga antardaerah. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan seperti dikutip media lokal pada Senin (12/1).

   Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan harga beras yang seragam di seluruh pelosok negeri, termasuk di kawasan Indonesia Timur, dengan pemerintah menyediakan dukungan pembiayaan untuk mengatasi tantangan logistik.

   "Kami tidak ingin masyarakat di Indonesia Timur membayar harga yang lebih mahal. Pada tahun 2026, kami akan berupaya untuk menerapkan beras satu harga secara nasional," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu usai menghadiri rapat koordinasi terkait urusan pangan.

   Menurut Zulhas, rencana tersebut memerlukan penguatan peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), khususnya dalam mengelola distribusi beras dan menjaga stabilitas harga nasional. Pemerintah telah membahas pemberian pengugasan margin kepada Bulog untuk memastikan kapasitas pembiayaan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

   Dia menambahkan bahwa otoritas juga meninjau kondisi pasokan beras nasional di tengah proyeksi bahwa musim panen raya mungkin akan dimulai lebih awal, yakni pada bulan Februari, yang diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga.

   Harga yang dibahas sebagai acuan untuk kebijakan tersebut mencakup sekitar Rp14.900 atau setara 0,96 dolar AS (1 dolar AS = Rp16.834) per kilogram untuk beras premium dan Rp13.500 per kilogram untuk beras medium. Di bawah program pasokan pangan bersubsidi dan stabilisasi harga Bulog, beras untuk kelompok makanan rendah dijual pada kisaran harga antara Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram.

   Selain itu, Zulhas menyebutkan bahwa kebijakan beras satu harga masih dalam tahap persiapan dan memerlukan dukungan terkoordinasi dalam berbagai bidang, termasuk distribusi, pembiayaan, dan infrastruktur.


Editor: Lulu

Terkait

Komentar

Terkini