Regional

Tindaklanjuti Evaluasi BPK, Gus Yasin: Pemprov Jateng Berkomitmen Perkuat Fondasi Ketahanan Pangan

Intan Fitria
21 Januari 2026

NYALANUSANTARA, Semarang– Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut positif hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia menegaskan, akan membaca secara menyeluruh dan menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan. Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi ketahanan pangan di wilayahnya.

“Kami patut mengapresiasi dan merasa senang dengan koreksi-koreksi yang disampaikan BPK atas kinerja kami di lapangan,” kata Taj Yasin seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Ketahanan Pangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa, 20 Januari 2026.

Dalam laporan tersebut, BPK memberikan tiga catatan utama, yakni terkait pengumpulan dan sinkronisasi data pangan, pelaksanaan program pangan berkelanjutan serta alih fungsi lahan, dan konservasi sumber daya air untuk mendukung irigasi produksi padi.

Menurut Taj Yasin, data lahan pertanian memang harus disinkronkan, karena berkaitan langsung dengan target ketahanan pangan di tahun berjalan.

“Kalau kita bicara data, ini memang harus kita kerjakan dengan cepat. Data lahan harus disinkronisasi. Dinas Pertanian juga sudah kami minta untuk mengevaluasi alih fungsi lahan serta kondisi lahan yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemprov Jateng akan bekerja secara kolaboratif dan kooperatif untuk menjalankan seluruh koreksi BPK. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut berpikir strategis agar keterbatasan lahan tidak menggerus kontribusi Jawa Tengah sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan, lanjutnya, adalah menghidupkan kembali lahan-lahan persawahan yang selama ini tidak produktif akibat keterbatasan irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan. Pemprov Jateng mulai berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar aliran irigasi dapat difungsikan kembali.