Regional

Gubernur Jateng dan Mendag Pantau Harga dan Pasokan Pangan Menjelang Lebaran 2026

Intan Fitria
12 Maret 2026

NYALANUSANTARA, Kudus– Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan pemantauan harga dan pasokan kebutuhan pokok di Pasar Pasar Baru, Kabupaten Kudus, Kamis, 12 Maret 2026.

Pemerintah memastikan harga tetap terkendali dan pasokan pangan aman untuk masyarakat.

Didampingi Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, mereka menyusuri lorong-lorong pasar, berhenti di beberapa lapak, dan menanyakan harga komoditas mulai dari daging ayam, daging sapi, beras, minyak goreng, hingga telur kepada pedagang.

“Harga dagingnya berapa, Bu?” tanya Mendag saat berdialog dengan salah satu pedagang.

“Alhamdulillah masih standar Rp140 ribu untuk daging kerbau dan sapi, tapi saat ini sapi agak susah,” jawab Rina, salah satu pedagang. Ia menambahkan, harga daging mulai naik sejak awal tahun, namun berharap pasokan tetap tersedia menjelang Lebaran.

Di lapak sayur, harga cabai rawit merah saat ini berkisar Rp30.000 per kilogram, sementara cabai rawit setan mencapai Rp40.000 per kilogram. Angka ini masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum pada papan informasi stabilisasi harga, di mana harga acuan cabai rawit merah berada di kisaran Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

Beberapa komoditas lain yang menjadi daftar harga acuan pemerintah antara lain: beras premium Rp14.900/kg, beras medium Rp13.500/kg, beras SPHP Rp12.500/kg, minyak goreng Minyakita Rp15.700/liter, gula pasir Rp17.500/kg, serta telur ayam ras Rp30.000/kg.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan pemantauan pasar dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan kecukupan pasokan bahan pokok.

“Pemantauan ini kami lakukan agar harga tetap terkendali dan pasokan mencukupi, sehingga masyarakat bisa berbelanja dengan tenang,” ujarnya.

Menurut Budi, pemerintah memantau perkembangan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), yang mencakup sekitar 550 titik pasar di lebih dari 500 kabupaten/kota. Melalui sistem ini, pemerintah dapat melihat pergerakan harga setiap hari dan segera melakukan langkah intervensi bila terjadi kenaikan.