Kemenkum Jateng Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Analisis Implementasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020

NYALANUSANTARA, Semarang – Kanwil Kemenkum Jateng turut serta dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan dengan tema “Analisis Implementasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris”.

Kegiatan ini diselenggarakan di Studio TVRI Kepulauan Riau dan diikuti secara virtual melalui aplikasi zoom meeting oleh seluruh Kanwil Kemenkum se-Indonesia, Badan Strategi Kebijakan Hukum Pusat, Direktorat Jenderal AHU, akademisi universitas, pengurus ikatan notaris, para notaris, masyarakat dan stakeholder yang terkait dengan kebijakan dimaksud, (06/09).

Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau, Edison Manik dalam pembukaannya menyampaikan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyebarluaskan hasil analisis Implementasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, mendorong penyusunan perbaikan strategi implementasi kebijakan sampai dengan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi input intervensi kebijakan pemerintah.

“Masih terdapat beberapa permasalahan dalam mengimplementasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris baik dari segi sub elemen input yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, sarana parsarana SOP dan kewenangan. Yang kedua sub elemen proses dan sub elemen output,” ujarnya.

Kepala BSK Hukum, Bapak Andry Indrady menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau terhadap pelaksanaan kegiatan diskusi ini.

Dia berharap diskusi yang dilakukan dalam kegiatan ini bukan hanya diskusi yang bersifat formal tetapi juga diskusi yang kritis dan bersifat kontruktif, membangun untuk memberikan masukan kebijakan kepada pembuat kebijakan di Kementerian Hukum.

“Dinamika isu notaris ini sangat penting dan sangat strategis karena notaris ini tidak hanya bicaranya di level nasional tapi bahkan di level internasional karena kita sudah menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force)," papar Andry.

Editor: Holy