Hingga November 2025 Kinerja APBN Tetap On Track, Defisit Terkelola

NYALANUSANTARA, Jakarta— Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir November 2025 dinilai tetap terjaga dan berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan. Pemerintah memastikan APBN terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga 30 November 2025, realisasi APBN menunjukkan capaian yang stabil meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan global. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers *APBN Kita* yang digelar di Jakarta, Kamis 18 Desember 2025.

“Hingga 30 November 2025, realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga,” ujar Purbaya.

Dari sisi pendapatan, negara berhasil membukukan realisasi sebesar Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook laporan semester. Capaian tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.903,9 triliun. Rinciannya, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.634,4 triliun, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp269,4 triliun. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp444,9 triliun.

Di tengah tekanan terhadap pendapatan, belanja negara tetap ditingkatkan untuk menopang perekonomian. Hingga akhir November, realisasi belanja negara mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook semester. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.116,2 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp1.110,7 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.005,5 triliun.

Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah juga berjalan sesuai rencana dengan realisasi sebesar Rp795,6 triliun, guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

“Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas,” kata Purbaya.

Seiring dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN hingga November 2025 tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menilai angka tersebut masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN. Adapun defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp82,2 triliun, menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah tantangan ekonomi global.