Kinerja APBN 2026 Ekspansif, Wamenkeu: Realisasi Belanja Negara Capai Rp227 Triliun

NYALANUSANTARA, Jakarta- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan angka ekspansif di awal tahun 2026. Hingga Januari 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp227 triliun, mengalami kenaikan signifikan sebesar 25,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. 

Pencapaian itu diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur di triwulan I-2026.

Salah satu fokus utama dalam alokasi anggaran adalah sektor kesejahteraan sosial dan pendidikan. Belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp131,9 triliun, dengan peningkatan tajam pada pos bantuan sosial (bansos) dan belanja barang. 

Realisasi anggaran untuk bansos mencapai Rp9,5 triliun, yang meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari 2025 (Rp4,1 triliun). Hal ini disebabkan oleh percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dimulai pada Januari 2026.

Sementara itu, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatatkan angka yang mencengangkan, dengan realisasi mencapai Rp19,5 triliun pada Januari 2026, melonjak drastis dibandingkan dengan pencapaian yang hanya sebesar Rp45 miliar pada Januari 2025. 

“Per 21 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima manfaat melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Suahasil.

Pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun. Dana ini dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, serta operasional sekolah (BOS). Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran sebesar Rp17,6 triliun pada tahun ini.

Di sektor infrastruktur, pemerintah mengalokasikan pagu sebesar Rp434,8 triliun untuk tahun 2026 dengan fokus pada swasembada pangan, energi, dan konektivitas. Proyek-proyek strategis meliputi pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan, pemerintah telah mencairkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog hingga 31 Januari 2026 untuk penyerapan gabah dan beras petani.

Transfer ke Daerah (TKD) juga mengalami pencairan yang signifikan, mencapai Rp95,3 triliun. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) dengan memberikan relaksasi syarat penyaluran serta menyiapkan tambahan alokasi sebesar Rp10,65 triliun yang akan dicairkan secara bertahap pada akhir Februari 2026.

“Percepatan belanja ini adalah bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung,” tutup Wamenkeu Suahasil.