Indonesia Pertimbangkan Gabung BRICS, Dosen UNAIR Berikan Tanggapan Dampak Geopolitik

NYALANUSANTARA, Surabaya – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, baru saja mengumumkan minat Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus ke-16 di Kazan, Rusia. 

Langkah ini menuai respons kritis dari akademisi, termasuk Radityo Dharmaputra, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (UNAIR), yang mengkhawatirkan dampak geopolitik dan potensi pergeseran posisi netral Indonesia di kancah global.

Menurut Radityo, niat bergabung dengan BRICS—gabungan negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan—seharusnya tidak dipandang hanya dari perspektif ekonomi. 

Meski BRICS bertujuan memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam menghadapi dominasi negara-negara maju, Radityo mengingatkan bahwa langkah ini justru bisa bertentangan dengan prinsip “bebas-aktif” Indonesia dalam politik luar negeri.

“Kepentingan Indonesia harus diprioritaskan. Prinsip bebas-aktif seharusnya didasarkan pada pemenuhan kepentingan nasional,” ujar Radityo.

Di sisi ekonomi, Radityo berpendapat bahwa BRICS mungkin tidak memberikan manfaat berarti bagi Indonesia. 

“Jika tujuannya ekonomi, BRICS tidak akan banyak membantu. Indonesia sudah memiliki hubungan baik dengan negara-negara anggota BRICS,” katanya. 

Hal ini membuat keanggotaan di BRICS terlihat tidak esensial, karena Indonesia sudah dapat menjalin kemitraan tanpa perlu keanggotaan penuh.

Radityo juga memperingatkan bahwa BRICS bukan sekadar forum ekonomi, melainkan blok geopolitik yang bisa membawa konsekuensi besar bagi posisi netral Indonesia. 

“BRICS ini soal geopolitik global, dan tensinya tinggi dengan Barat. Bergabung akan memberi sinyal Indonesia memihak,” tambahnya.

Menurutnya, langkah untuk bergabung dengan BRICS juga akan menggeser posisi politik Indonesia dalam menghadapi ketegangan geopolitik antara Barat dan Timur. 

Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang yang melibatkan pertimbangan lebih luas daripada hanya aspek ekonomi.

Sebagai solusi, Radityo menyarankan Indonesia untuk menjadi partner BRICS tanpa keanggotaan penuh, sehingga Indonesia tetap bisa berpartisipasi dalam kegiatan BRICS tanpa harus berpihak. 

“Cukup jadi partner saja tanpa keanggotaan. Dengan demikian, kita bisa bergerak sesuai kepentingan nasional,” ungkap Radityo, yang juga alumnus University of Glasgow.

Dengan status sebagai partner, Indonesia bisa tetap fleksibel dalam mengambil keputusan di tengah situasi geopolitik yang dinamis, sekaligus menjaga jarak politik yang seimbang dengan semua pihak. 

Radityo menekankan bahwa Indonesia sebaiknya tetap menjaga kebijakan luar negeri yang bebas-aktif dengan tetap menjaga hubungan baik secara ekonomi tanpa berpihak pada salah satu blok geopolitik.

Editor: Admin