Regional

Pemkab Cilacap Ikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Tengah

Zinur Iqro
26 November 2025

NYALANUSANTARA, Cilacap– Pemerintah Kabupaten Cilacap, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 25 November 2025.

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, hadir langsung dalam kegiatan itu dan memaparkan berbagai langkah strategis yang telah diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Dalam sambutannya, Syamsul menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan juga kebutuhan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan ini, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Cilacap, Ferry Adi Dharma, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cilacap, bersama Sekretaris Diskominfo Cilacap, Amin Muhtada, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sherly Dyah Permanasari.

Kegiatan Uji Publik ini juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Sekda Jawa Tengah, Dhoni Widianto, Kepala BKPSDM Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, serta pimpinan badan publik se-Jawa Tengah. Tiga panelis dari Universitas Diponegoro, yakni Prof. Sri Puryono K.S., Prof. Lita Tyesta Addy Listya W., dan Prof. Bagoes Widjanarko, turut serta dalam proses evaluasi.

Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah, Indra Asoka Mahendrayana, mengungkapkan bahwa uji publik ini memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa keterbukaan informasi menjadi budaya kerja dan roh tata kelola publik.

Dengan tema “Memperkuat Ekosistem Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berdampak”, Indra menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya tentang penyediaan data, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami oleh publik dan menjadi dasar untuk kebijakan yang dapat membawa perubahan positif.